Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), KPI, KIP, serta Dewan Pers menjalin sinergi dengan KPU, Bawaslu serta MK terkait program masyarakat digital.
Menurutnya, dengan dilakukan sinergi yang tepat, program masyarakat digital yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga ini bisa dimanfaatkan untuk membantu suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024.
”Mereka ini punya program tentang pemilu ya. Kominfo ada Komunikasi Publik Pemilu, KIP ada Pengawasan Pelaksanaan Pemilu Serentak, KPI ada Forum Satgas Pengawasan Pemilu Pilkada dan Dewan Pers ada Workshop Peliputan Pemilu di 38 Provinsi. Maka saya katakan, harusnya bersinergi, satu kementerian tiga lembaga ini mengajak KPU, MK dan Bawaslu untuk melakukan apa? Untuk melakukan yang disebut Menkominfo ada pengembangan masyarakat digital,” jelas Almuzzammil.
Hal itu disampaikan Almuzzamil dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP) serta Anggota Dewan Pers, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Politisi Fraksi PKS ini menyarankan agar kementerian dan tiga lembaga ini mengajak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konsititusi (MK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pelatihan terhadap masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024.
”Dengan cara apa? dengan cara mereka meliput di TPS, ada 800.000 TPS, 1 TPS 300 pemilih, katakan yang datang 200 pemilih, 10 persen saja 20 orang yang foto meng-upload video, dan lain-lain ke medsos, facebook, instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Maka KPU, Bawaslu dan MK akan punya 16 juta bukti autentik untuk sengketa pemilu,” jelasnya.
Menurut Legislator Dapil Lampung I ini, dengan memaksimalkan program masyarakat digital ini maka hal ini dapat meminimalisasi kecurangan selama pemilihan, termasuk hoaks di media sosial.
“Rakyat dilatih sejak sekarang sehingga terhindar dari hoaks. Petugas TPS jadi takut untuk curang, MK jadi enak untuk (mengurus masalah) sengketanya karena punya bahan, bahannya autentik loh. Wajahnya ada, ada foto video, maka di TPS ke atas perhitungan tidak bisa curang,” terangnya.
Menurutnya, Pemilu 2024 adalah momen yang tepat sebagai pembuktian berhasil tidaknya program masyarakat digital yang diusung oleh kementerian dan lembaga ini.
Baca juga: DPR Setujui Pagu Indikatif dan Tambahan Anggaran Kementerian BUMN, Ini Rinciannya
“Maka saya katakan pembuktian masyarakat digital adalah program pemilu. Kalau Pemilu ga bisa, omong kosong masyarakat digital, inilah tempat pembuktian kita,” tegas Almuzzammil. [*/pkt]
