Jakarta, Padangkita.com - Komisi VI DPR mengingatkan PT Pupuk Kujang Cikampek menyusun rencana yang matang untuk revitalisasi pabrik. Pasalnya, upaya tersebut krusial untuk meningkatkan pasokan pupuk komersial, khususnya di Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Maka dari itu, rencana revitalisasi pabrik juga harus mempertimbangkan berbagai sektor yang terlibat dan dampak yang terjadi demi menekan kasus kelangkaan pupuk.
"Urusan revitalisasi tentu pasti agenda prioritas. Nah, itu harus juga dibicarakan dengan PT Pupuk (Indonesia) (sebagai BUMN) holding. Mungkin, kita bicarakan saat rapat dengan pupuk holding," kata Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Haekal usai mempimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke PT Pupuk Kujang Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (17/7/2023).
Menjalankan fungsi pengawasan, Politisi Fraksi Gerindra itu turut menekankan jika revitalisasi pabrik berjalan dan produksi pupuk komersial meningkat, maka harus dipastikan penentuan harga pupuk komersial tidak boleh memiliki kesenjangan yang tinggi.
"Jangan sampai harga yang tinggi membuat masyarakat sulit membeli pupuk," ingatnya.
Kemudian, terkait dengan distribusi pupuk komersial, dirinya menilai perlu membicarakan skema konsinyasi secara lebih lanjut. Hal ini jadi perhatian agar setiap lini distribusi yang terlibat tidak dibebani oleh biaya yang berat.
Di mana, jika dipertimbangkan, para agen tidak terbebani dengan harus membeli produk pupuk komersial untuk disalurkan lalu dijual kepada masyarakat.
Baca juga: Program CSR Tanam Pohon Macadamia Nut, PT Inalum Diapresiasi DPR
"Distributor jadi mau menyediakan karena mereka tidak dibebani dengan cost yang terlalu berat. (Jika) terjadi kelangkaan atau karena kekurangan tersedianya pupuk subsidi, masyarakat masih mau beli (pupuk komersial)," pungkas Haekal. [*/pkt]
