Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi penggabungan beberapa bank syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menurut Andre, hal tersebut sebagai bentuk nyata dukungan Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN) terhadap tumbuh kembang ekonomi syariah di Indonesia.
"Langkah pemerintah mendukung BSI menjadi bank milik BUMN menunjukkan keseriusan pemerintah melalui Kementerian BUMN mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi syariah. Sekarang ini zamannya hijrah. Jadi yang konvensional pindah ke bank syariah, yang dulu maksiat sekarang berhijrah," kata Andre, dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPR dengan Sekretaris Kementerian BUMN Suryanto dan Dirut PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunadi, Selasa (20/9/2022).
Meski penggabungan bank syariah tersebut disambut positif, Andre mengingatkan masih ada pekerjaan rumah terkait margin pembiayaan syariah yang lebih tinggi daripada bank konvensional.
Menurut Andre, tingginya margin pembiayaan yang dipatok BSI itu banyak dikeluhkan para pengusaha di berbagai daerah yang mengajukan kredit pembiayaan syariah untuk berusaha.
“Ada PR untuk BSI, bagaimana bisa menurunkan cost of money-nya. Banyak keluhan dari para pengusaha yang meminjam ke BSI tapi margin pembiayaannya lebih besar dari bunga bank konvensional. Contoh di Aceh, teman-teman di Aceh kalau pinjam ke BSI itu lebih mahal, akhirnya mereka datang ke Medan. Ini PR bagi BSI," imbuh Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat ini.
Untuk itu, Andre mendorong Dirut BSI segera berdiskusi dengan pihak terkait seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi BSI agar bisa bersaing dengan bank konvensional dari segi pemberian kredit pinjaman berusaha.
Baca juga: Andre Rosiade Orasi Ilmiah, Rektor UNP: Anggota DPR yang Paling Aktif Bantu Pembangunan
"Jadi tolong Pak Dirut, Pak Sesmen, ini PR bagaimana bank syariah bisa bersaing dengan bank konvensional. Caranya apa? Mungkin perlu insentif dari pemerintah apakah ada potongan pajak atau subsidi tertentu yang perlu dipikirkan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia," ujar Andre. [*/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
