Padang, Padangkita.com – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) resmi berganti. Ini setelah pengukuhan Dessy Adin sebagai kepala perwakilan yang baru menggantikan Ihsan Fuadi.
Dessy Adin dikukuhkan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Auditorium Gubernuran, Senin (23/8/2021).
"Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Kepala BPKP sebelumnya Ihsan Fuadi dan mengucapkan selamat datang kepada pejabat yang baru," kata Mahyeldi saat memberikan sambutan.
Gubernur Mahyeldi menilai pergeseran dalam sebuah lembaga adalan hal yang lumrah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan di bidang kepemimpinan, manajemen maupun pengembangan karir.
Ia mengajak jajaran Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota di provinsi tetap bisa bersinergi dengan BPKP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.
Mahyeldi mengatakan BPKP Provinsi Sumbar sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah dapat membantu dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BUMD dan BUM Nagari.
Kemudian, bisa membantu peningkatan peran dan kinerja BUMD, penyelesaian permasalahan aset daerah, pengembangan kapabilitas bagi inspektorat daerah dan berbagai isu strategis lainnya.
Saat pandemi Covid-19, pemerintah daerah dituntut agar bertindak cepat untuk mengatasi persoalan dan kekurangan dalam penanganan. Untuk itu perlu didukung dengan akuntabilitas yang baik sehingga dibutuhkan pula dukungan BPKP.
Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, berharap pemerintah daerah bisa terus menjalin komunikasi yang intens dengan Kepala BPKP Sumbar yang baru.
Ia mengatakan BPKP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan tata peraturan yang berlaku serta efisien efektif dan transparan.
BPKP juga memiliki banyak peran dalam mewujudkan good governance dan clean government seperti dengan meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini, meningkatkan keekonomisan, efisiensi dan efektivitas dan memberikan solusi atas permasalahan di setiap lingkungan pemerintahan.
BPKP kata dia juga memberikan insurance dan consulting di berbagai bidang, salah satunya dalam optimalisasi pendapatan daerah.
Baca juga: Dicopot Hendri Septa Sebagai Sekda Padang, Amasrul Dilantik Mahyeldi Jadi Kepala Dinas
"Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP bisa terjalin semakin erat," ujarnya. (*/pkt)
