Sarilamak, Padangkita.com – Lima wali nagari dan badan musyawarah di Limapuluh Kota, yang wilayahnya terdampak rencana trase jalan tol, telah menandatangani kesepakatan bersama. Isi kesepakatan bersama tersebut adalah mendukung pembangunan jalan tol sesuai rencana trase awal.
Kesepakatan 5 wali nagari dan bamus ini langsung mendapat apresiasi Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo. Lima wali nagari dan bamus itu berasal dari Nagari Koto Baru Simalanggang, Koto Tangah Simalanggang, Taeh Baruah, Gurun dan Lubuak Batingkok.
Mereka mewakili masyarakatnya menyatakan mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Padang seksi Pangkalan - Payakumbuh.
Kelima wali nagari dan bamus atas kesadaran sendiri menyatakan dukungan dengan menandatangani Surat Pernyataan Sika tertanggal 25 Januari 2023.
Terbitnya surat dukungan ini merupakan hasil pendekatan persuasif Bupati Safaruddin dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kepada para wali nagari dan bamus yang wilayahnya terdampak rencana pembangunan jalan tol seksi Pangkalan – Payakumbuh, pada rapat Pembahasan Jalan Tol di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Labuh Basilang Payakumbuh, Rabu (25/1/2023) malam.
“Alhamdulillah, berkat kolaborasi Pemerintah Daerah bersama Dandim 0306/50 Kota, Kapolres Limapuluh Kota, Kapolres Kota Payakumbuh, Kajari dan Tim Percepatan Lahan Jalan Tol Sumbar dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada wali nagari dan bamus di 5 nagari, akhirnya salah tafsir yang berkembang tentang tahapan pembangunan jalan tol seksi Pangkalan - Payakumbuh bisa ditiadakan dan berbuah ditandatangani pernyataan sikap bersama,” ungkap Safaruddin gembira.
Ini, kata dia, sebuah capaian luar biasa dalam mengakselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Sumatra, yang ruasnya melewati Kabupaten Limapuluh Kota.
“PSN ini kita butuhkan karena dalam jangka panjang akan memiliki dampak berganda bagi peningkatan ekonomi dan pertumbuhan wilayah di daerah,” ungkap Bupati Safaruddin setelah menyaksikan penandatanganan pernyataan sikap bersama wali nagari dan bamus.
Bupati Safaruddin mengungkapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, yang telah memberikan pemahaman menyeluruh tentang arti penting PSN bagi daerah dan detail sebenarnya dari tahapan pembangunan Jalan Tol Seksi Pangkalan - Payakumbuh.
Safaruddin menegaskan, tercapainya kesepakatan ini secara otomatis menganulir berkembangnya sinyalemen di masyarakat soal penentangan pembangunan jalan tol di Kabupaten Limapuluh Kota melalui pernyataan sikap bersama wali nagari, bamus, KAN terdampak jalan tol di Kabupaten Limapuluh Kota, pada Agustus 2022 lalu.
“Mari kita jaga suasana yang kondusif di daerah untuk menyukseskan PSN di Limapuluh Kota, terlebih setelah tercapainya kesepakatan bersama ini, Kementerian PUPR, Pemprov Sumbar, Pemkab Limapuluh Kota dan Forkopimda akan mengawal pelaksanaan tahapan-tahapan pembangunan jalan tol, sehingga semua nanti berjalan transparan, jelas dan mempertimbangkan aspirasi warga terdampak jalan tol,” kata Safaruddin.
Lebih khusus lagi Bupati Safaruddin mengungkapkan, berbeda dengan program strategis nasional (PSN) jalan tol lainnya, untuk Kabupaten Limapuluh Kota pengerjaan jalan tol dilakukan kontraktor pelaksana yang ditunjuk oleh Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Hal ini, lanjut Safaruddin, karena terdapatnya konstruksi terowongan sepanjang 9 km pada Jalan Tol Seksi Pangkalan - Payakumbuh serta aspek aspirasi masyarakat yang jadi pertimbangan JICA pada tahapan penyusunan dokumen Laporan Rencana Aksi Pelaksanaan (Larap) dan dampak lingkungan.
“Semua hal teknis dan dampak sosial akan dikaji, ini yang akan kita kawal secara bersama, kita berharap masyarakat selanjutnya jangan terpancing oleh isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya,” kata Safaruddin.
Safaruddin menjelaskan bagaimana pentingnnya jalan tol di Limapuluh Kota. Sebab, Limapuluh Kota adalah daerah penghasil sejumlah komoditi pertanian di Sumbar dan daerah tujuan wisata utama di Sumbar.
Kemudian, untuk menghubungan dengan wilayah rantau, potensi kebencanaan serta aspek pertahanan keamanan, Kabupaten Limapuluh Kota memerlukan standar jalan nasional berkualitas dengan jarak tempuh pendek dan efisien.
“Kita butuh jalan agar pemasaran produk daerah efisien, kita butuh pengembangan pariwisata untuk menggerakkan ekonomi, dengan akses tol ke Sumbar, arus manusia, jasa dan barang akan cepat ke wilayah kita dan sebaliknya,” kata Safaruddin.
Asisten I Setda Limapuluh Kota Herman Azmar mengungkapkan terdapat 4 poin pernyataan sikap bersama wali nagari dan bamus, yang isinya sebagai berikut:
- Mencabut surat kami dengan Nomor: ISTIMEWA tanggal 21 Agustus 2022 perihal pernyataan sikap bersama Wali Nagari, Bamus, KAN Nagari terdampak jalan tol di Kabupaten Limapuluh Kota terhadap surat Sekretaris Daerah Limapuluh Kota Nomor: 620/336/Bag.AP/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
- Melalui surat ini kami menyatakan bahwa kami yang terdiri dari Wali Nagari dan Bamus di Nagari Koto Tangah Simalanggang, Koto Baru Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Gurun, Nagari Lubuak Batingkok mendukung Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Padang seksi Pangkalan - Payakumbuh yang melewati Kabupaten Limapuluh Kota;
- Kami akan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, JICA, Hutama Karya (Persero) untuk melaksanakan sosialisasi dan survey kepada masyarakat di wilayah Nagari kami;
- Agar JICA dan HK (Hutama Karya) melibatkan Wali Nagari, Bamus, KAN dalam setiap tahapan.
Kelima wali nagari dan bamus yang menandatangani pernyataan sikap adalah dari Nagari Koto Tangah Simalanggang Hendra M. Dt. Bogah dan Yurizal, Nagari Koto Baru Simalanggang Rezky Yuanda Putra dan Harlima, serta Nagari Taeh Baruah Indra Mulyadi dan Z. DT Rajo Nan Panjang,=.
Baca juga: Warga 5 Nagari Terdampak Trase Tol Payakumbuh – Pangkalan Setuju Pembangunan, Syaratnya…
Selanjutnya, Nagari Lubuak Batingkok Yon Elvi Dt. Paduko Bosa dan Ezi Fitriani, serta Nagari Gurun Taslim Pratama Prawira dan Infitri Anwar. [*/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
