Pekanbaru, Padangkita.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebetulnya melarang masuknya sapi dari Sumatra Barat (Sumbar). Namun, karena masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban, Pemprov Riau memberi keringanan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Riau, Herman menyebutkan, penyebab dilarangnya sapi dari Sumbar, karena banyaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak ditemukan di Sumbar.
Namun, kata dia, karena kebutuhan sapi kurban harus dicukupi, maka Pemprov Riau memberikan keringanan memperbolehkan mendatangkan sapi dari Sumbar dengan pemeriksaan kesehatan ketat.
Setiap hewan sapi dipasok dari Sumbar, Pemprov Riau berkewajiban mengecek atau konfirmasi langsung ke dinas terkait dan tempat ternak sapi tersebut. Hal ini untuk memastikan sapi yang dipasok benar-benar terbebas dari PMK.
“Memang Sumbar banyak kasus PMK. Makanya kita perketat setiap hewan yang akan dipasok wajib ada surat kesehatannya. Kita cek langsung kondisi realnya. Kita tidak mau jadi masalah. Karena kita memang butuh,” papar kata Herman sebagaimana dikutip dari situs resmi Pemprov Riau.
Untuk kebutuhan hewan kurban di Riau, paling banyak dipasok Nusa Tenggara Timr (NTT) dan Bali.
Ia meminta masyarakat Riau tak panik dengan kebutuhan hewan kurban. Sebab, kata dia, puluhan ribu sapi telah dipasok.
"Insya Allah ketersediaan hewan kurban cukup. Kita sudah pasok ribuan sapi terbanyak dari NTT. Ada juga Bali dan Sumbar," kata Herman.
Herman menjelaskan, kebutuhan hewan kurban di Riau sebanyak 42 ribu. Diperkirakan dia, 70 persen pasokan sapi kurban sudah masuk ke Riau.
"Saat ini sudah tersuplai di masing-masing daerah sesuai kebutuhan. Hewan ternak yang didatangkan jenis sapi madura," ujarnya.
Dia menambahkan, untuk sisa pasokan sapi kurban dari NTT dan Bali saat ini masih dalam perjalanan, semuanya diangkut melalui jalur darat.
"Inikan ada beberapa pemasoknya. Yang jelas dalam perjalanan dan hampir sampai ke Riau," kata Herman.
Alasan dipilihnya angkutan jalur darat, lantaran perhitungan dari sisi bisnis atau minim risiko apabila dibandingkan melalui jalur laut.
"Sebenarnya kalau biaya lebih murah laut. Walau pun lebih cepat, tapi resiko tinggi. Pemasok tentu pertimbangan bisnis. Risiko darat lebih minim, tapi waktunya memang agak lama," ujar Herman.
Sekadar diketahui, PMK hewan ternak di Sumbar ditemukan di dua daerah, yakni di Kabupaten Sijunjung dan Kota Padang. Namun, berdasarkan pelacakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Sumbar, hewan ternak yang diserang PMK juga berasal dari luar Sumbar.
Baca juga: 14 Ekor Sapi Positif PMK di Padang Berasal dari Sumut, Ini Imbauan Dinas Pertanian
Sehingga Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah pun melarang masuknya hewan ternak yang berasal dari daerah yang banyak kasus PMK ternak. [*/pkt]
