“Dan memang, solidaritas global adalah kuncinya, serta multilateralisme adalah satu-satunya jalan,” ulas Puan.
Ia menambahkan, perdamaian dan keamanan harus menjadi prioritas. Sebab, menurut Puan, dunia tidak akan pernah bisa mencapai kemakmuran jika konflik masih terjadi.
“Untuk itu, parlemen diharapkan menyebarkan budaya damai dan toleransi melalui dialog dan diplomasi,” ujarnya.
Puan menyebut, parlemen sebagai perwakilan suara kolektif rakyat merupakan landasan demokrasi yang memiliki semua potensi untuk membangun dunia agar lebih kuat dan tangguh untuk semua. Ia mengajak seluruh anggota Forum Parlemen Perempuan IPU untuk menciptakan dunia bagi semua generasi.
“Tindakannya sekarang, dan ini adalah kewajiban kita bersama. Membangun dunia yang lebih berkelanjutan, damai, dan sejahtera. Dunia di mana wanita dapat memanfaatkan potensi penuh mereka,” sebut Puan.
Di sela-sela IPU ke-145, Puan juga menghadiri Report of the 14th Summit of Women Speakers of Parliament. Ia pun kembali mengingatkam soal pembahasan dalam KTT Ketua Parlemen Perempuan dunia itu yang digelar di Tashkent, Uzbekistan, beberapa waktu lalu dengan fokus terhadap penilaian manfaat dan risiko teknologi baru untuk antisipasi risiko dan ketahanan ekonomi yang lebih besar.
“Teknologi merupakan sarana penting untuk menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan,” katanya.
“Kami sepakat bahwa kemajuan terbaru dalam ekonomi digital adalah komponen kunci dari ketahanan dan pemulihan ekonomi. Mereka menghadirkan peluang untuk kemajuan yang lebih baik, jika dan hanya jika, diterapkan dengan cara yang peka gender,” sambung Puan.
Menurutnya, parlemen harus menangkap peluang itu untuk mendorong kesetaraan gender yang lebih besar. Kemudian, kata Puan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun dunia yang lebih inklusif.
“Kami prihatin dengan risiko yang ditimbulkan oleh kesenjangan digital yang semakin besar, pelecehan online, berita palsu, ujaran kebencian, dan kekerasan online yang menghambat hak dan kebebasan perempuan dan anak perempuan di mana pun,” tutur cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Oleh karenanya, Puan menyerukan agar risiko ini diatasi melalui kebijakan yang menjembatani kesenjangan digital dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan secara online. KTT Ketua Parlemen Perempuan dunia pun mengakui peran parlemen yang peka gender dalam mendorong legislasi yang responsif gender.
“Kami juga mendukung pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk secara online. Kami menyoroti pentingnya kepemimpinan parlemen dalam menanggapi risiko tersebut,” papar Puan.
Deklarasi Tashkent, yang diadopsi pada akhir KTT, mencerminkan komitmen dari Ketua Parlemen perempuan dunia untuk mengubah institusi masing-masing menjadi parlemen yang peka gender serta memberlakukan undang-undang yang responsif gender.
Puan mengatakan, legislasi tersebut akan merespons soal peningkatan risiko yang melindungi hak dan kebebasan kelompok rentan perempuan dan anak perempuan di mana pun.
“Saya tahu kami dapat mengandalkan Anda semua untuk mendorong agenda penting ini bersama kami,” ucapnya.
Pada Sidang Umum IPU ke-145 sendiri, Puan banyak berkomunikasi dengan anggota-anggota parlemen dari berbagai negara. Ia mengatakan, kehadirannya langsung pada forum parlemen internasional itu sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada Rwanda mengingat Rwanda juga memberikan dukungan kepada Indonesia saat menjadi tuan rumah Sidang IPU ke-144.
Baca juga: Presidensi P20 RI Hasilkan Chair’s Summary, Puan: Komitmen untuk Dunia yang Lebih Baik
“Ini bentuk dukungan Indonesia kepada Rwanda untuk dapat bersama-sama hadir dan membahas isu-isu yang akan dibahas dalam IPU kali ini,” tutup Puan. [*/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
