Simpang Empat, Padangkita.com – Rapat tentang percepatan penanganan Covid-19 di Pasaman Barat (Pasbar) antara DPRD dengan Bupati Pasbar dan sejumlah pejabat berlangsung alot.
Dalam rapat di Ruang Bamus Kantor DPRD Pasbar, Senin (4/5/2020) itu, dewan mengkritik kinerja Bupati dan jajaran, terutama Dinas Kesehatan yang belum maksimal dalam penanganan Covid-19 di Pasbar.
Pada rapat itu hadir Bupati Pasbar Yulianto, Pimpinan DPRD Pasbar, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD, tim TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) dan sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) yang terlibat dalam penanganan Covid-19.
Ketua Fraksi PPNR, Muhammad Umar menyatakan belum melihat kegiatan atau persiapan apa saja yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan dalam menangani dan mengantisipasi Covid-19.
Padahal, kata Umar yang juga anggota Komisi II DPRD Pasbar ini, anggaran untuk penanganan Covid-19 ini sudah disetujui DPRD, bahkan telah ditambah.
"Jangan sampai kredibilitas Pemkab menjadi sorotan publik, sementara DPRD ini juga merupakan bagian dari pemerintahan di daerah, semuanya harus sejalan dan sinkron," ucapnya.
Rapat DPRD dan Bupati bersama jajaran merupakan rapat yang ke tiga kali. Namun, kata Umar, Dewan tetap tidak mendapat informasi yang jelas dan lengkap tentang penanganan Covid-19 di Pasbar.
Beberapa hal yang disorot Umar adalah, soal kesiapan ruang karantina dan isolasi, ketersediaan alat pelindung diri (APD) di semua Puskesmas, dan honor tenaga harian lepas yang dilibatkan di lapangan.
"Saya sempat tanyakan ketersediaan ruang karantina bagi warga yang ODP (orang dalam pengawasan) dan OTG (orang tanpa gejala) yang tidak siap untuk melakukan isolasi mandiri, tetapi tidak ada jawaban dari Dinas Kesehatan maupun dari Satgas sendiri," kata Umar.
Ia meminta Dinas Kesehatan mengumumkan ke masyarakat bagi OPD dan OTG yang tidak bisa karantina di rumah, disiapkan ruangan oleh Pemkab Pasbar.
Kerja Terkendala PPK
Kepala Dinas Kesehatan Pasbar Jhon Ardi mengatakan, tempat tidur untuk pasien Covid-19 telah disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasbar sebanyak 17 unit dan di Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Simpang Empat ada sebanyak 5 unit.
"Jadi total tempat tidur untuk pasien Covid-19 sebanyak 22 unit. Sedangkan lokasi karantika ada di Balai Diklat Talu dan sudah diisi oleh OTG," paparnya.
Terkait dengan kebutuhan APD pada setiap Puskesmas, Jhon Ardi mengatakan, tanggal 28 April 2020 sudah melakukan pemesanan, setelah barang datang langsung didistribusikan ke masing-masing Puskesmas se-Pasbar.
"Ketersediaan saat ini untuk di masing-masing Puskesmas masih cukup, karena masih ada yang diterima bantuan dari Provinsi dan Pusat maupun pengadaan sendiri oleh Puskesmas karena mereka punya dana BOK untuk Covid-19," tegasnya.
Baca juga: 2 Lagi Warga Pesisir Selatan Sembuh Covid-19
Sementara soal petugas THL, kata Jhon Ardi sudah dipanggil seluruhnya, saat ini sedang proses pembuatan Surat Perjanjian Kerja (SPK).
Jhon Ardi mengatakan, pihaknya telah berupaya cepat dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, terutama dalam pendiaan APD dan alat lain. Namun, menemui kendala, karena pejabat pembuat komitmen (PPK) mengundurkan diri.
"PPK sudah saya tunjuk, tetapi beliau mengundurkan diri dan saat ini akhirnya saya ambil alih langsung. Semoga APD ini segera datang dan bisa segera kita bagikan." [rom]
