Painan, Padangkita.com - Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan tengah menyiapkan izin lingkungan dan alih fungsi mangrove yang terdampak pengembangan Pelabuhan Panasahan Painan.
Termasuk ke dalam program tol laut, Pelabuhan Panasahan yang terletak di Kecamatan IV Jurai itu tengah dilirik perusahaan tambang batu bara untuk mendukung ekspor ke sejumlah negara, sebagai penyangga Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang.
Kabar ini disampaikan Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar. Beber dia, perusahaan PT Bumi Bara Andalas tengah melirik Pelabuhan Panasahan, yang berada di kabupaten itu, untuk pengaspalan tambangan ke negara tujuan ekspor.
Soal alih fungsi, Bupati telah menugaskan Dinas Perkimtan dan Lingkungan Hidup setempat untuk menyelesaikan izin lingkungan dan alih fungsi mangrove yang terdampak pengembangan.
Alih fungsi dan penggunaan lahan itu bakal diakomodir pada Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang, sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam kegiatan pembangunannya.
Beber Bupati lagi, bahkan pemerintah kabupaten juga telah menyiapkan lahan pengganti kawasan mangrove yang terdampak.
"Lahannya banyak. Mudah-mudahan izin lingkungan dan alih fungsinya segera selesai," ujarnya di Painan, Kamis (4/8/2022).
Sedangkan terkait penyiapan lembaga operasional pelabuhan bupati mengaku telah menugaskan Dinas Perhubungan setempat untuk terus melakukan kajian, sehingga bisa rampung tahun ini.
"Setelah itu baru dilakukan kajian lanjutan. Karena itu kami atas nama pemerintah kabupaten mengajak seluruh pihak untuk mendukung rencana pengembangannya,' ajak bupati.
Pada pertemuan dengan bupati tersebut, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur, Wigyo menyampaikan, Kantor Penilaian Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang kini sedang melakukan penilaian besaran sewa lahan darat dan fasilitas pelabuhan lainnya.
"Tentu kami minta dukungan dari semua elemen di Pesisir Selatan, khususnya pada masyarakat," ujarnya.
Namun, yang tak kalah penting lanjut KSOP adalah dimulainya aktivitas ekspor dari Panasahan, tentu dapat mendorong percepatan pengembangan kawasan darat pelabuhan. KSOP menargetkan pengembangan bisa dimulai di 2023.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kami berupaya agar pengambangan terlaksana pada tahun depan," ungkapnya.
Dalam perencanaannya pengembangan kawasan darat Pelabuhan Panasahan bakal dilakukan di atas lahan seluas 10 ha dan kini telah tersedia sekitar 1,2 ha dari total kebutuhan.
Saat ini pihaknya bersama pemerintah kabupaten sedang menyiapkan detail engineering design (DED) dan masterplan (rencana induk) pengembangan sesuai syarat dari Kementerian Perhubungan.
"Setelah itu dilanjutkan dengan revitalisasi dermaga lama agar bisa berfungsi optimal. Kalau nilai investasi yang bakal disiapkan kementerian kami belum bisa sampaikan," terangnya.
Selain itu ada beberapa persyaratan lain yang mesti disiapkan pemerintah kabupaten seperti alih fungsi mangrove di sekitar pelabuhan yang masuk dalam rencana pengembangan kawasan.
Pemerintah kabupaten harus membentuk sebuah kelembagaan berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pelabuhan yang nantinya bakal ikut andil dalam sistem operasional dan pengelolaan pelabuhan, ungkapnya. [amn/isr]
