Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro (Foto: Biro HTUP)
Padangkita.com - Danau Maninjau dan 3 danau lainnya dibahas dalam Lokakarya Nasional “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan”.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparannya menyatakan akan mendorong pengelolaan danau secara terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan berkelanjutan penting karena banyaknya danau di Tanah Air.
Lokakarya yang dilaksanakan pada 9-10 Mei 2017 ini bertujuan mendiskusikan beberapa isu strategis yaitu pencemaran air danau, tata ruang penggunaan wilayah kawasan danau yang holistik, peraturan dan manajemen terintegrasi, sinergi dalam pengelolaan danau berkelanjutan serta pemanfaatan kawasan danau untuk pariwisata.
Para pemimpin daerah hadir sebagai pembicara pada sesi diskusi pertama untuk membahas kondisi permasalahan pengelolaan empat danau, antara lain Bupati Agam Indra Catri, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Semarang Mundjirin E. S dan Bupati Toba Samosir yang diwakili Hulman Sitorus. Kemudian lesson learned: Danau sebagai Destinasi Ekowisata yang disampaikan oleh Eko Cahyono dari Sajogjo Institute.
Dari 15 danau yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2015-2019, kali ini ada empat danau yang menjadi bahan pembahasan yaitu Danau Maninjau, Danau Limboto, Danau Rawa Pening dan Danau Toba.
Hadir pula para pembicara penting pada sesi diskusi kedua, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Arief Yahya, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Seperti dilansir dari laman facebook Bappenas, Lokakarya Nasional “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan” turut membahas perlunya kerangka regulasi danau sebagai salah satu upaya pengelolaan danau berkelanjutan.
Hasil lokakarya ini akan menjadi dasar atau pijakan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan.
Selain itu, turut membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.
