Yang Lain Untung, Wanita Selalu Jadi Korban
Menurut Emeraldy, pelacuran itu sebuah sistem, yang di dalamnya ada pengguna, agen, sub-agen, hotel, pedagang kondom, pedagang minuman, dan wanita itu sendiri. "Sub-sistem yang selalu dikorbankan adalah wanita, sementara yang lain hanya mengeruk keuntungan," paparnya.
Kata dia, PSK umumnya berpendidikan sangat rendah dan tidak punya keterampilan. Sektor formal yang seringkali mensyaratkan pendidikan, ijazah, dan pengalaman kerja tak akan mau menyerap mereka, kecuali owner dari perusahaan benar-benar punya niat menyelamatkan mereka dari pekerjaan kotor.
Jika ingin memberantas pelacuran, kata Emeraldy, harusnya yang ditindak adalah laki-laki pemakai atau para pemakai jasa PSK.
Sebab, lanjut Emeraldy, bisnis pelacuran tidak bisa diatasi jika hanya perempuannya saja yang dihukum. Mestinya, tegas dia, laki-laki pemesan juga harus ditindak dan dihukum.
Emeraldy memberi tawaran agar Indonesia meniru Swedia dalam mengatasi dan mengantisipasi pelacuran. Di seluruh negara Eropa dulu, kata Emeraldy, juga pernah ada masa perempuan yang disalahkan. Lalu muncul perdebatan. Aktivis perempuan menganggap penindakan terhadap pelacur sebagai bukti ketidakadilan gender.
Argumen mereka, perempuan tidak akan dapat menjadi pelacur kalau tidak ada laki-laki yang membutuhkan jasa mereka.
Jadi, untuk mengatasi pelacuran, kuncinya pada laki-laki. Laki-laki yang tidak mampu menjalin hubungan permanen dan harmonis dengan perempuan biasanya melampiaskan birahi kepada pelacur.
“Laki-laki seperti itulah yang harus bertanggung jawab atas praksis pelacuran di dunia ini,” ulasnya.
Akhir tahun 1990-an mulailah kaum pria dibidik. Tahun 1998, kata Emeraldy, Swedia mengeluarkan peraturan yang diberi nama Kvinnofrid atau Undang-undang Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Violence Against Women Act) yang mengkriminalisasi laki-laki pembeli jasa pelacur.
Undang-undang itu dimotori oleh Perdana Menteri, Goran Persson, dan Menteri Kesetaraan Gender, Ulrika Messing. Sejak itu pihak keamanan mulai menangkapi laki-laki yang diketahui memesan jasa pelacur. Perempuannya sendiri tidak lagi diusik.
Mereka dianggap punya hak penuh atas diri mereka, termasuk menjualnya kepada laki-laki hidung belang. Tapi laki-lakinya sendiri melanggar hukum apabila membeli. Para hidung belang ketakutan dan keluar dari Swedia kalau masih ingin membeli jasa pelacur.
Sejak itu Swedia menuai hasil yang gemilang. Oleh karena sepi pesanan, pelacur dengan sendirinya berhenti berbisnis esek-esek atau pindah ke negara yang masih ada pembeli. Sejumlah pelacur protes, tapi pemerintah Swedia tidak ambil pusing.
Pemikiran yang muncul di Swedia itu, disebut Swedish Model, kemudian menjalar ke negara lain seperti Norwegia, Islandia, Korea Selatan (2014), Kanada (2014), Irlandia Utara (2015), Perancis (2016) dan Republik Irlandia (2017).
"Seperti Swedia, negara-negara itu pun berhasil menekan angka pelacuran ke tingkat yang sangat rendah." (pk-04)
