Padang, Padangkita.com - Bantuan-bantuan pemerintah daerah mesti diawasi semua unsur terkait. Langkah ini untuk mencegah penyelewengan, seperti tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian.
"Jika hal tersebut terjadi silahkan laporkan kepada dprd dan dinas terkait," tegas Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang meminta seluruh unsur terkait untuk mengawasi.
Dia menyoroti bantuan di bidang perternakan. Dikatakan, mencairkan bantuan tidak semudah membalikan telapak tangan bahkan ada yang merupakan pokok pikiran dewan yang diditipkan kepada dinas terkait. Harusnya apa yang disepakati itu lah yang diterima masyarakat.
Dia mengatakan, anggaran bantuan yang digelontor untuk masyrakat bernilai miliaran rupiah, sehingga apa yang disjanjikan harus sesuai. Jika ada tidak memenuhi spesifikasi yang ditegur pertama adalah kepala dinas oleh gubernur, bantuan-bantuan yang direalisasikan oleh pemerintah salah satunya bersumber dari uang pajak yang dibayar oleh masyarkat.
"Jika bantuan itu terkelola dengan baik ekonomi membaik, maka penerimaan pajak untuk pemerintahpun meningkat," katanya.
Supardi mengingatkan bagi penerima manfaat jangan main tanda tangan saja kepada pihak ke-3 untuk memenuhi laporan administrasi, harusnya diperiksa terlebih dahulu.
Sementara itu Anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra Hidayat mengingakan rekanan yang ikut dalam proses tender harus bertanggung jawab jika ditunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan. Harusnya masyarakat harus menerima apa yang telah dijanjikan.
"Jangan asal menujuk rekanan, nanti imbasnya kepada kepala dinas," kata Hidayat.
Diwawancarai terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov Sumbar, Erinaldi mengatakan, persoalan tersebut merupakan hal yang telah di diduga dikemudian hari, memang ada beberapa kendala, salah satunya tidak sesuai spek teknis. Ini yang tidak diterima tim seleksi kita yang diterima hanya 40%, sehingga nantinya ada penggantian dari rekanan. [*/isr]
