Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari potensi pelanggaran hukum. Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui pengetatan sistem pengadaan barang dan jasa, salah satunya lewat agenda pelatihan Pintar PBJ (Smart Procurement) yang digelar di Ruang Rapat Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (9/7/2026).

Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam proses pengadaan. Menurutnya, ekosistem pengadaan barang dan jasa sangat dinamis serta menyimpan potensi risiko tinggi di setiap tahapan, mulai dari fase perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan akhir.

Iklan

“Mitigasi risiko bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban (mandatory) demi menghindari keterlambatan kegiatan, kegagalan serah terima, maupun potensi benturan hukum yang dapat merusak integritas tata kelola pemerintahan,” tegas Raju Minropa saat membuka kegiatan secara resmi.

Di hadapan ratusan aparatur sipil negara yang hadir, Raju mengingatkan para pelaku pengadaan, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahwa kepatuhan terhadap regulasi administrasi merupakan perisai utama dalam bekerja. Kemampuan mendeteksi kerawanan sejak dini mutlak diperlukan agar aparatur tidak terjebak dalam kontrak yang cacat hukum atau spesifikasi teknis yang mengundang penafsiran ganda.

Iklan

“Setiap perubahan atau kendala di lapangan harus tercatat resmi dan dituangkan dalam adendum yang akuntabel. Forum Pintar PBJ ini jangan sekadar menjadi rutinitas seremonial, tetapi manfaatkan secara interaktif untuk membedah kasus-kasus riil di lapangan, sehingga target pembangunan Kota Padang dapat terealisasi secara amanah dan bebas dari permasalahan hukum,” tambah Sekda memaparkan arahannya.

Pelatihan yang diinisiasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Padang ini diikuti oleh 187 peserta. Mereka terdiri dari 86 PPK dan 101 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemko Padang. Hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi serta Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra.

Kegiatan tatap muka ini menghadirkan narasumber berkompeten dari lintas instansi. Edukasi ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari Surat Edaran Wali Kota Nomor 700.206/insp/2026 terkait optimalisasi penyelesaian temuan pemeriksaan terhadap penyedia barang dan jasa pemerintah.

Kepala Bagian PBJ sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Novalino, menjelaskan bahwa agenda pembinaan dan advokasi ini dirancang berdasarkan regulasi terkini, termasuk penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Langkah ini diyakini mampu mendongkrak capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) daerah.

Iklan

“Tujuan utama dari pelatihan Pintar PBJ ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko kepada seluruh pelaku pengadaan. Kami ingin mendorong proses pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung program unggulan Pemko Padang, seperti Padang Amanah, Padang Rancak, dan UMKM Naik Kelas agar dapat berjalan tepat waktu tanpa hambatan,” ujar Novalino.

Novalino menambahkan, Pemko Padang tetap memprioritaskan kualitas peningkatan sumber daya manusia demi menjaga mutu belanja publik daerah. Keberhasilan program ini juga menyusul kesuksesan pembahasan wajib sertifikasi halal yang diselenggarakan bersama BPJPH Sumatera Barat beberapa waktu lalu, meski saat itu sempat dialihkan ke format daring. [*/hdp]