Padang, Padangkita.com – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah tegas dengan menelusuri kesesuaian identitas sejumlah biro perjalanan umrah yang beroperasi di wilayahnya. Penertiban ini dilakukan menyusul temuan adanya penggunaan nama merek dagang yang berbeda dari entitas perusahaan pemegang izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdaftar resmi.
Sebagai perpanjangan tangan dari kementerian yang resmi didirikan pada 5 November 2024, Kanwil Kemenhaj Sumbar menaruh perhatian serius terhadap pengawasan ekosistem ibadah haji dan umrah. Penelusuran intensif ini juga mencakup evaluasi ketat terhadap penggunaan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) guna memastikan seluruh penyelenggara beroperasi sesuai dengan dokumen perizinan dan regulasi yang berlaku.
Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Kanwil Kemenhaj Sumbar, Muhammad Rifki, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan fakta yang beragam. Ia mengonfirmasi bahwa tidak semua biro perjalanan dengan nama merek berbeda otomatis berstatus ilegal atau tidak berizin. Sejumlah jenama komersial tersebut rupanya merupakan anak usaha atau bagian dari perusahaan induk yang sah memiliki izin PPIU.
“Asafi Tour, misalnya, merupakan singkatan dari Amanah Safari Internasional. Perusahaan tersebut telah memiliki izin PPIU dan berhak memberangkatkan jemaah umrah,” jelas Rifki, dilansir Jumat (6/11).
Kasus administratif serupa juga dijumpai pada operasional Singgalang Tour and Travel yang beroperasi di bawah naungan PT Trimuda Karya Wisata, sebuah entitas bisnis yang juga telah mengantongi izin PPIU. Meskipun perusahaan tersebut sah secara hukum, penggunaan nama merek yang berbeda dari identitas pemegang izin tetap menjadi catatan pengawasan. Kemenhaj Sumbar akan terus mendalami persoalan ini sembari menunggu arahan teknis lanjutan dari pemerintah pusat.
Di luar persoalan merek dagang, investigasi ini turut membongkar adanya indikasi pelanggaran administratif lintas perusahaan yang berkaitan dengan sistem pelaporan keberangkatan.
“Selain kesesuaian identitas, Kemenhaj juga menyoroti penggunaan Siskopatuh milik PPIU lain. Dalam pemeriksaan, kami menemukan penyelenggara yang menggunakan Siskopatuh perusahaan lain untuk memberangkatkan jemaah,” ulasnya.
Praktik menumpang sistem ini ditemukan pada operasional biro Al Hijaz dan Hayat. Kedua biro tersebut memasarkan jasanya kepada masyarakat menggunakan identitas komersial mereka sendiri, tetapi mendaftarkan keberangkatan jemaahnya melalui pintu PPIU perusahaan lain.
Catatan pemeriksaan juga menimpa PT Prima Astuti Sejahtera. Perusahaan ini sejatinya telah berstatus sebagai PPIU resmi, namun karena akun Siskopatuh miliknya belum terbit saat jadwal keberangkatan tiba, biro tersebut terpaksa menggunakan Siskopatuh milik PT Rajawali Arya Nusantara. Menurut Muhammad Rifki, tindakan meminjamkan identitas Siskopatuh kepada penyelenggara lain yang tidak berhak adalah sebuah persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti.
Menyikapi serangkaian temuan ini, Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, menyatakan komitmen institusinya dalam mengawal hak-hak beribadah masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengawasan ketat ini dirancang murni untuk memberikan perlindungan mutlak bagi jemaah sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil bagi para penyelenggara yang mematuhi aturan.
“Kami pro kepada jemaah, tetapi juga pro kepada travel yang berizin. Kami tidak akan membiarkan travel tidak berizin memberangkatkan jemaah,” tegasnya.
Langkah pengawasan proaktif ini berpijak pada amanat Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Implementasi Pasal 23 dalam beleid tersebut mengatur kontrol melekat terhadap semua pihak dalam penyelenggaraan umrah, sedangkan Pasal 27 memayungi ruang lingkup pengawasan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga tindak lanjut.
Baca Juga: Kemenhaj Sumbar Tindak Tegas Lima Travel Umrah Ilegal di Bandara Internasional Minangkabau
Apabila terbukti terjadi pelanggaran berat, Kemenhaj telah menyiapkan instrumen penegakan hukum melalui Pasal 31 dan Pasal 32 yang memuat tahapan prosedural meliputi verifikasi, klarifikasi, analisis, dan mediasi. Ke depan, Kanwil Kemenhaj Sumbar memastikan akan memproses setiap temuan sesuai dengan kewenangan demi menjamin keamanan dan kenyamanan perjalanan suci jemaah umrah di Ranah Minang. [*/hdp]