Batusangkar, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Bupati Tanah Datar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2023.
Sidang dipimpin Ketua DPRD H. Rony Mulyadi Dt. Bungsu, Rabu (13/3/2024) di ruang sidang utama DPRD setempat guna mendengar penyampaian nota pengantar dari Bupati Tanah Datar Eka Putra.
Dalam nota pengantarnya, Bupati Eka Putra memapatkan realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan.
"Pendapatan Asli Daerah atau PAD tahun 2023 terealisasi 101,59 persen, yakni dari target Rp148.527.936.542. terealisasi Rp150.888.841.205,70. Sedangkan pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.114.692.752.964 dengan realisasi sebesar Rp1.101.636.135.974. atau 98,83 persen. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan sebesar Rp3.320.000.000 dengan realisasi Rp3.205.501.410 atau 96,55 persen," terangnya.
Sementara realisasi belanja menurut jenis belanja, tambah Eka, anggaran belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp1.353.250.990.374. dengan realisasi sebesar Rp1.263.875.980.296,50 atau 93,40 persen.
"Rincian belanja menurut jenisnya adalah belanja operasi dianggarkan sebesar Rp1.031.367.338.670 dengan realisasi sebesar Rp955.299.324.197 atau 92,62 persen. Kemudian belanja modal dianggarkan sebesar Rp147.550.332.271 dengan realisasi sebesar Rp139.528.482.640,50 atau 94,56 persen. Belanja tidak terduga dianggarkan Rp2.789.486.800.00 dengan realisasi sebesar Rp954.498.507.00 atau 34.22 persen. Dan, Belanja transfer dianggarkan sebesar Rp171.543.832.633 dengan realisasi Rp168.093.674.952 atau 97.99 persen," sampainya.
Untuk prestasi, Eka Putra menyampaikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapatkan 17 prestasi dan penghargaan di tingkat Provinsi ataupun nasional.
"Berkat dukungan dan kerjasama semua pihak, selama 2023 Pemda menorehkan 17 Prestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional, diantaranya peringkat pertama Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat Sumbar, dan peringkat 12 besar di tingkat Nasional. Kemudian Kabupaten Layak anak kategori Madya, Manggala Karya Kencana dari BKKBN dan banyak lainnya," tukas Eka.
Sementara itu Ketua DPRD Rony Mulyadi menyampaikan, LKPj Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah.
"LKPJ untuk evaluasi kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan baik terhadap aspek waktu, sistematika dan ruang lingkup LKPj yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan," katanya.
Dikatakan Rony, LKPj dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintah daerah.
"Karena itu, DPRD menetapkan ukuran kinerja yang akan digunakan. Penilaian DPRD terhadap LKPj akhir tahun anggaran pada dasarnya membandingkan program kegiatan bersama pagu anggaran yang disepakati dengan realisasi pelaksanaannya, dengan memperhatikan efesiensi sumber daya, efesiensi program dan kegiatan, serta indikator tingkat keadilan dan tingkat kesetaraan," sampainya.
Baca Juga: Ini Pandangan Fraksi DPRD Tanah Datar Terhadap LKPJ Bupati atas APBD 2022
Terakhir Rony mengatakan, nota pengantar LKPj Bupati akan dibahas oleh DPRD dan bakal disampaikan selambat-lambatnya 30 ke depan dalam sidang DPRD selanjutnya. [djp]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
