Pekanbaru, Padangkita.com –
Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Yulianto, didampingi Wakil Bupati M. Ihpan, Penjabat Sekretaris Daerah Dodi San Ismail, serta Asisten II Setda, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat – Riau (Sumbarriau) di Pekanbaru.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperluas perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi masyarakat Pasaman Barat, khususnya pekerja rentan dan sektor informal.
Rombongan Pemkab Pasbar disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau, Henky Rhosidien, bersama Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddial, dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasaman Barat, Ana Rizqi Toyyibah.
Dalam kesempatan tersebut juga digelar Forum Group Discussion (FGD) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi dan Pemkab Pasaman Barat.
Acara yang berlangsung selama tiga hari (3–5 Agustus 2025) ini merupakan bagian dari sinergi untuk mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di wilayah Pasaman Barat.
Bupati Pasaman Barat H. Yulianto menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menyampaikan target ambisius Pemkab untuk mencapai cakupan kepesertaan Jamsostek sebesar 51,4 persen. Saat ini, angka perlindungan masih berada di 33,51 persen.
“Kami ingin memastikan masyarakat Pasaman Barat, baik pekerja formal maupun informal, terlindungi melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan ini sangat penting untuk mengantisipasi risiko kerja, memberikan rasa aman, dan mendukung kesejahteraan keluarga. Pemerintah daerah siap bersinergi dalam pembiayaan iuran bagi pekerja rentan yang memang membutuhkan. Selain itu, kami juga akan mendorong pelibatan program CSR, menerbitkan surat edaran bagi ASN agar mendaftarkan anggota keluarganya, serta memperkuat perlindungan pekerja nonformal melalui rancangan Perda,” ujar Yulianto.
Bupati juga menambahkan bahwa program perlindungan bagi pekerja perkebunan kelapa sawit melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit akan terus dilanjutkan.
Saat ini, sudah ada 7.723 pekerja yang terdaftar melalui skema tersebut. Selain itu, Pemkab mencatat 3.805 perangkat nagari, staf, anggota Bamus, dan kader yang belum memiliki perlindungan, sehingga dukungan regulasi dan sosialisasi akan semakin diperkuat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau, Henky Rhosidien, mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Pasbar.
“Langkah ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan siap memberikan pendampingan penuh, mulai dari edukasi, pendaftaran, hingga pendampingan klaim. Harapan kami, seluruh pekerja di Pasaman Barat, tanpa terkecuali, bisa terlindungi,” tegas Henky.
Hal senada disampaikan Iddial, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi.
“Dengan dukungan Pemkab, target kepesertaan di Pasaman Barat akan meningkat signifikan. Kami akan memfasilitasi proses teknis secara cepat, sehingga manfaat program dapat dirasakan segera,” ungkap Iddial.
Sementara itu, Ana Rizqi Toyyibah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pasaman Barat, menyampaikan kesiapan jajarannya untuk bergerak langsung ke masyarakat.
“Kami akan melakukan sosialisasi masif ke kecamatan dan nagari, memastikan setiap pekerja memahami manfaat perlindungan ini. Fokus kami adalah pekerja rentan, nelayan, petani, pedagang kecil, dan tenaga harian lepas yang paling membutuhkan jaminan sosial,” jelas Ana.
Selain itu, forum juga membahas strategi sosialisasi dan inovasi program kerja, termasuk rencana pendaftaran petugas Koperasi Merah Putih (KMP) ke dalam skema Jamsostek.
Kunjungan dan rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan diskusi teknis mengenai skema pembiayaan iuran pekerja rentan, strategi peningkatan kepesertaan, serta tindak lanjut implementasi program nyata.
Baca Juga: Tim LCT BPJS Ketenagakerjaan Terjun Langsung Mengindentifikasi Korban Bencana Galodo
Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama agar seluruh pekerja di Pasaman Barat dapat memperoleh perlindungan menyeluruh dari risiko kerja, kematian, hari tua, hingga kehilangan pekerjaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [*/hdp]
