Simpang Empat, Padangkita.com – Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Hamsuardi menerima perwakilan pengunjuk rasa dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).
Perwakilan peserta aksi ditemui Bupati Hamsuardi di auditorium Kantor Bupati, didampingi Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto dan Asisten III Setdakab Pasabar Raf’an serta Kepala Dinas Perkebunan.
Dalam pertemuan dengan perwakilan petani, Hamsuardi menyampaikan turut prihatin terhadap anjloknya harga kelapa sawit. Namun ia menegaskan bahwa menjelang Lebaran, tim Pemkab Pasbar sudah turun ke pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menyampaikan agar pihak perusahaan tidak menurunkan harga secara sepihak.
“Kita turut prihatin terhadap permasalahan yang terjadi saat ini, ke depan kita berusaha agar bagaimana hal ini bisa kita tampung dan carikan solusi. Akan kita upayakan untuk membuat pabrik oleh koperasi, mari agar hal ini kita dukung bersama,” ujar Bupati Hamsuardi.
Ditambahkan Wakil Bupati, Risnawanto, terhadap tujuh petisi atau aspirasi petani yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah, akan dibuat berita acaranya.
“Kemudian nantinya pemerintah daerah 19 kabupaten/kota se Sumbar akan menyampaikan hal ini kepada Gubernur untuk seterusnya akan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri sesuai kewenangannya,” tegas Risnawanto.
Salah satu aspirasi petani adalah, meminta bupati mendesak presiden untuk mencabut larang ekspor CPO (Crude Palm Oil) yang dinilai menjadi penyebab anjloknya harga TBS di tingkat petani.
Syafridal sebagai Ketua Apkasindo Pasbar menyebutkan, unjuk rasa petani kelapa sawit dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tujuan utamanya, agar harga TBS (tandan biuah segar) bisa kembali naik dan normal.
“Kami mengapresiasi sambutan dari pemerintah daerah yang langsung menerima perwakilan peserta aksi untuk berdiskusi agar apa yang kita harapkan hari ini bisa disampaikan kepada Pemerintah di atas,” sebutnya.
Namun demikian, Syafridal juga mengharapkan agar pemerintah daerah bersama DPRD nantinya bisa menindak PKS yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.
“Terkait dengan sanksi yang akan diberikan nantinya kita serahkan sepenuhnya kepada Pemda. Nanti kami selaku anggota DPRD juga akan mengundang para pengusaha PKS ini, agar bisa dipertanyakan apa sebenarnya hal yang terjadi,” ungkapnya.
Baca juga: Petani Kelapa Sawit Pasbar Unjuk Rasa, Minta Bupati Desak Presiden Cabut Larangan Ekspor CPO
Syafridal menegaskan, selagi mereka (PKS) bekerja sesuai dengan aturan, maka akan didukung dan dilindungi. Namun ketika keluar dari jalur yang seharusnya, maka tindakan tegas harus diberikan. [rom/pkt]
