Padang, Padangkita.com - DPRD Sumbar (Sumatra Barat) menilai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Sumbar bermasalah. Sehingga mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Namun, sepertinya Irwan Prayitno sepertinya sangat percaya diri menghadapi interpelasi DPRD Sumbar terkait BUMD di Sumbar ini.
Dia mengklaim, BUMD di Sumbar yang dibangun di masa kepemimpinannya berhasil meraup keuntungan. Sedangkan yang tidak sehat adalah BUMD warisan dari pemimpin terdahulu dan pengembangannya terkendala aturan dan kondisi zaman.
Ketika ditanya wartawan terkait BUMD Sumbar di sela-sela launching Sahabat Sensus di Universitas Negeri Padang, Selasa (10/3/2020) siang, Irwan Prayitno blak-blakan dan antusias memaparkan kondisi BUMD Sumbar.
Dia menceritakan, BUMD Sumbar yang berhasil meraup keuntungan adalah PT Jamkrida Sumbar. BUMD tersebut katanya meraup keuntungan hingga Rp3 miliar lebih, padahal tujuan utama pendiriannya hanya untuk membantu usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Jamkrida (saham) provinsi 90 persen, dan Jamkrida untung. Satu-satunya BUMD yang saya buat semasa saya gubernur, itu Jamkrida. Sekarang ada lagi proses energi gas di Sijunjung," ujar Irwan Prayitno.
Di sisi lain, Irwan Prayitno menceritakan beberapa BUMD di Sumbar yang tidak sehat. Menurutnya, kondisi tidak sehat itu sudah dia wariskan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya.
"BUMD mana yang tidak sehat? Kalau (boleh) jujur itu banyak warisan," jelas Irwan Prayitno.
Dia mencontohkan PT Grafika. Katanya perusahaan percetakan milik Pemprov Sumbar itu sudah ada sejak 40 tahun yang lalu. Dulu kondisinya sangat sehat karena semua kebutuhan percetakan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dicetak di Grafika. Saat itu, Grafika untung.
Namun, karena perkembangan zaman, ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melarang adanya monopoli, sehingga Grafika tidak bisa leluasa seperti dulu. Bahkan, pernah KPPU datang menegur Irwan Prayitno agar Grafika tak melakukan monopoli.
"Dari Medan, orang KPPU datang kemari menegus saya. Tidak boleh saya mengarahkan percetakan kantor itu ke Grafika," papar Guru Besar Psikologi itu.
PT Dinamika juga mengalami kondisi yang sama dengan Grafika. Katanya, dulu semua mobil milik Pemprov Sumbar bisa diarahkan agar dirawat dan diperbaiki di bengkel milik Dinamika.
"Dulu sekian puluh tahun lalu bisa (monopoli). Sekarang karena ada KPPU tidak bisa. Tutup juga," terangnya.
Karena sudah tidak beroperasi, kata dia diambil kebijakan agar Dinamika dilikuidasi. Nah, dalam proses likuidasi ternyata aset tanahnya bukan nama Pemprov, namanya nama orang yang tidak jelas, ada yang tidak bersertifikat," ulasnya.
Hal ini menyebabkan pembekuan aset terkendala. Ada juga yang asetnya sedang berperkara di pengadilan.
Sedangkan PT Balairung Sumbar Irwan Prayitno mengklaim mendapatkan keuntungan. Bahkan okupansi (tingkat hunian)nya di atas rata-rata DKI Jakarta. Disebut rugi dari segi keuangan karena asetnya terus mengalami penyusutan. Sebab, ketika dibangun tahun 2007 tujuannya dibangun untuk kantor. Namun, pada tahun 2009 dialihfungsikan menjadi hotel.
Karena pembangunannya untuk kantor, tentu saja ruangannya besar-besar sehingga investasi untuk masing-masing kamar menjadi besar. Di sisi lain, plafon antar lantai pun menjadi sangat tinggi.
"Sama dengan saya beli (mobil) Mercy namun dipakai untuk taksi online. Investasinya kegedean, satu kamar investasinya Rp1,5 miliar, harusnya maksimal hanya Rp 500 juta," ulasnya.
Sedangkan PT Andalas Tuah Sakato (ATS) menurut Irwan Prayitno juga sudah dilikuidasi dari awal. Namun prosesnya terkendala karena berperkara dengan Direktur PT ATS dari awal sampai ke Mahkamah Agung.
Irwan juga memaparkan, ada beberapa perusahaan lain yang ada saham pemprov di dalamnya namun tidak mayoritas. Sehingga pemprov tidak bisa mengambil kebijakan sepenuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, soal BUMD dan aset daerah, sebelumnya sudah ada rapat kerja DPRD dengan Pemprov Sumbar. DPRD telah mengeluarkan rekomendasi, tapi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur. Salah satu rekomendasi DPRD itu, kata Hidayat, soal Hotel Balairung Jakarta.
Hotel milik Pemprov Sumbar itu rugi terus dan tidak menyumbang dividen ke kas daerah. Anehnya, kata Hidayat, direktur utama hotel itu dipertahankan selama tujuh tahun.
“Sudah jelas rugi kok masih dipertahankan. Baru kemarin diganti,” ujar Hidayat heran.
BUMD di Sumbar selanjutnya yang disorot adalah PT Grafika Jaya Sumbar. Informasi yang diterimanya, kata Hidayat, karyawan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan ini sempat tidak dibayarkan gajinya.
Begitu pula dengan PT Dinamika Sumbar Jaya yang bergerak di bidang perbengkelan, menurut Hidayat, sudah lima tahun lebih tidak ada tindak lanjut penyelesainnya oleh Pemprov Sumbar.
“(Soal 3 BUMD di Sumbar tadi) ada potensi kehilangan aset dan potensi pengurangan nilai aset karena lambatnya kebijakan tindak lanjut likuidasi BUMD tersebut,” kata Hidayat. (mfz)
