BUMD, BLUD dan Bumdes Diminta Benahi Tata Kelola agar Lebih Berkontribusi untuk Daerah

BUMD, BLUD dan Bumdes Diminta Benahi Tata Kelola agar Lebih Berkontribusi untuk Daerah

Plt Gubernur Sumbar Audy saat menjadi pembicara kunci pada Lokakarya Penguatan BUMD,BLU/BLUD, dan Bumdes di Sumbar, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumbar [Foto: Dok. Biro Adpim Sumbar]

Padang, Padangkita.com - Plt Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy meminta BUMD, BLUD, dan Bumdes untuk membenahi tata kelola serta mengoptimalkan pengembangan usaha. Sehingga, dapat lebih berkontribusi pada perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan desa masing-masing.

Harapan itu disampaikan Audy saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan Lokakarya Penguatan BUMD,BLU/BLUD, dan Bumdes di Sumbar, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumbar bersama mitra terkait di Aula BPKP Sumbar, Selasa (22/10/2024).

"Kita jelas harus terus menggali potensi pengembangan usaha BUMD, BLUD, dan Bumdes, yang diperlukan untuk meningkatkan sinergi dan komitmen. Sehingga ke depan, BUMD, BULD, dan Bumdes kita dapat beroperasi lebih efektif," ujar Audy dalam sambutannya.

Menurut Audy, setidaknya terdapat lima potensi yang perlu diperhatikan oleh BUMD, BLUD, hingga Bumdes. Di antaranya, memahami demografi dan menemukan peluang pasar bisnis yang tepat sasaran, bersinergi dengan OPD dalam bentuk membantu program pemerintah.

Selanjutnya, mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertera dalam RPJMD, menentukan dan menciptakan produk/jasa yang dibutuhkan sesuai dengan market setempat, serta menentukan model bisnis dan milestone jangka menengah dan jangka panjang yang hendak digapai.

"Kita berharap melalui kegiatan workshop ini, tata kelola BUMD, BLUD, dan BUMDES di Sumbar dapat ditingkatkan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah, terutama dalam bentuk PAD bagi daerah dan desa," sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Audy juga menyinggung peran BPKP dalam mengawal pembangunan nasional, termasuk akselerasi pencapaian target nasional dan penerapan prinsipĀ Good Corporate Governance (GCG) dalam BUMD.

Baca juga: Peringatan Hari Santri Tingkat Provinsi Sumbar 2024, Ini Pesan Plt Gubernur Audy

"Seharusnya GCG didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Ini bertujuan agar BUMD dapat beroperasi sesuai prinsip-prinsip GCG, guna mencapai tujuan peningkatan ekonomi daerah secara berkelanjutan," tambah Audy lagi.

[*/adpsb]

Baca Juga

Pemprov Sumbar dan BPH Migas Kerja Sama Pertajam Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas
Pemprov Sumbar dan BPH Migas Kerja Sama Pertajam Pengawasan Penyaluran BBM dan Gas
Sumbar Jadi 'Pilot Project' di Indonesia, KTA Pramuka Multifungsi Bank Mandiri
Sumbar Jadi 'Pilot Project' di Indonesia, KTA Pramuka Multifungsi Bank Mandiri
Pemprov Sumbar dan Daerah Maksimalkan Pemungutan Pajak, Kurangi Ketergantungan ke Pusat
Pemprov Sumbar dan Daerah Maksimalkan Pemungutan Pajak, Kurangi Ketergantungan ke Pusat
Agam dan Pasaman Masuk Daftar Daerah Tingkat Kerawanan Tinggi di Pilkada Serentak 2024
Agam dan Pasaman Masuk Daftar Daerah Tingkat Kerawanan Tinggi di Pilkada Serentak 2024
Andre Rosiade Resmikan Penyalaan Listrik Rumah Warga Air Dingin Kabupaten Solok
Andre Rosiade Resmikan Penyalaan Listrik Rumah Warga Air Dingin Kabupaten Solok
Pemprov akan Bangun Kantor MUI Sumbar Bertingkat 5 dengan Anggaran Rp24 Miliar
Pemprov akan Bangun Kantor MUI Sumbar Bertingkat 5 dengan Anggaran Rp24 Miliar