Kemudian, PT MPM bergerak di bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran, jasa kalibrasi/metrologi, reparasi peralatan irradiasi, elektromedis, dan elektrotherapi.
BPK kemudian menelaah surat penawaran dari ketiga penyedia, dan diketahui dalam dokumen pertanggungjawaban terdapat kemiripan format dan penulisan surat tersebut.
Hasil wawancara BPK dengan Direktur dan Komisaris CV CBB pada tanggal 26 November 2020 diketahui penyedia melakukan penawaran pertama kali kepada BPBD pada tanggal 15 Mei 2020 dengan menawarkan barang beserta harga berupa masker kesehatan (hijab dan non hijab), baju hazmat APD, thermogun, dan produk lainnya.
Penawaran tersebut, kata BPK, tanpa disertai dengan spesifikasi masing-masing barang dan ber-kop surat PT UCHTT. Dalam surat penawaran tersebut tidak termasuk barang hand sanitizer ukuran 100 mililiter beserta harganya. Dari pengamatan BPK atas alamat kantor CV CBB, diketahui CV CBB berkantor di alamat yang sama dengan PT UCHTT yang bergerak di bidang tour dan travel.
BPK kemudian menelusuri data melalui www.simpu.kemenag.go.id, dan diketahui PT UCHTT terdaftar sebagai Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah dengan Direktur berinisial AR yang terindentifikasi merupakan besan dari Kalaksa BPBD.
Selain itu, di tempat yang sama juga berkantor PT UMME yang bergerak di bidang money changer. Berdasarkan keterangan Kalaksa BPBD pada 11 Desember 2020 bahwa bisnis money changer ini dikelola oleh Saudara YD, yang teridentifikasi sebagai menantu Kalaksa BPBD, anak dari AR.
BPK juga mengungkap, bahwa Komisaris dan Direktur CV CBB berindikasi merupakan pegawai dari PT UMME. Selanjutnya, Direktur CV CBB menjelaskan bahwa untuk pengadaan berikutnya, pihak CV CBB hanya menghubungi Koordinator Tim untuk menindaklanjuti penawaran CV CBB agar dapat ditunjuk kembali oleh BPBD, sehingga CV CBB tidak membuat penawaran baru lagi kepada BPBD, termasuk untuk pengadaan hand sanitizer 100 ml.
Dari dokumen penawaran CV CBB yang diperoleh BPK dari BPBD diketahui bahwa dokumen penawaran tersebut menggunakan kop surat CV CBB, berbeda dengan dokumen penawaran yang diperoleh dari CV CBB. Hal ini mengindikasikan dokumen penawaran dibuat oleh BPBD.
Hasil review atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan hand sanitizer 100 ml yang dilaksanakan oleh CV CBB, CV BTL, dan PT MPM, menunjukkan bahwa ketiga penyedia tersebut menyampaikan surat pernyataan kewajaran harga. Menurut BPK, Koordinator tim pengadaan tidak meminta bukti lain sebagai pendukung pernyataan kewajaran harga tersebut, seperti faktur pembelian.
Kepada BPK, koordinator tim pengadaan menjelaskan pada 30 November 2020, bahwa Tim Penanggulangan Covid-19 untuk Pengadaan Barang/Jasa memang tidak meminta bukti belanja dari penyedia.
Selain itu, BPK mengungkap adanya indikasi peminjaman nama penyedia dalam proses pengadaan barang. Pembayaran hand sanitizer 100 ml kepada PT NBF, dari temuan BPK, tidak dilakukan oleh penyedia melainkan oleh pihak yang tidak terkait dengan pengadaan.
