Painan, Padangkita.com - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatra Barat, mengadakan sosialisasi advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Penurunan stunting, Jum'at (4/8/2023).
Kegiatan ini diselenggarakan bersama mitra kerja Komisi IX DPR-RI di Gedung PCC, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati, Anggota DPR-RI Komisi IX, Darul Siska dan Camat IV Jurai, serta tokoh masyarakat Salido.
Kepala perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati mengatakan, sosialisasi ini sekaligus mendukung Nawa Cita Ke-5, meningkatkan kualitas hidup manusia, melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
Dalam rangka pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), katanya, permasalahan stunting merupakan salah satu bagian yang memiliki dampak sangat merugikan dari sisi kesehatan maupun dari produktifitas ekonomi.
"Dalam jangka pendek stunting terkait dengan perkembangan otak yang menyebabkan terganggunya, perkembangan pertumbuhan dan juga kecerdasan anak," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, BKKBN memiliki arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra tahun 2020-2024 salah satunya kebijakan peningkatan pembangunan keluarga tentang pemahaman orang tua mengenai pentingnya keluarga dalam pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak meliputi kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan.
BKKBN sebagai instansi yang mendapatkan amanah sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia, khusnya Sumbar, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang memiliki tugas untuk mengoordinasikan dan mensinergikan penurunan angka stunting.
Ia menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin atau calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan.
Peraturan Presiden itu menetapkan enam tujuan Percepatan Penurunan Stunting, yaitu, menurunkan prevalensi Stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan kualitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
Selanjutnya, ungkap Fatmawati, selain untuk Advokasi dan KIE kepada pemangku kebijakan daerah, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini, antara lain untuk meningkatkan komitmen pemangku kebijakan daerah dan mitra kerja di tingkat Kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan Promosi dan KIE melalui kelompok Bina Keluarga Berencana (BKB).
Dalam kesempatan itu, Anggota DPR-RI Komisi IX, Darul Siska menyampaikan, untuk penurunan angka stunting perlu kerjasama semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Sementara BKKBN menjadi pioner utama dalam percepatan penurunan stunting yang langsung ditugaskan dari Presiden Jokowi.
BKKBN dipilih sebagai pioner utama karena bidangnya dan mampu menjangkau pelosok daerah yakni, masyarakat nagari dan para remaja.
"Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga tubuh anak lebih pendek dari usianya. ini bisa di sebabkan karena banyak hal, salah satunya faktor ekonomi keluarga, masalah lingkungan dan sanitasi," ujarnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, stunting berdampak buruk bagi anak dimasa mendatang, karena dapat menyebabkan anak rentan kena penyakit, menurunkan produktifitas, tingkat kecerdasan rendah hingga dampak panjangnya kemiskinan dan kesenjangan semakin meningkat.
"Masyarakat mesti disiplin, karena, itu merupakan salah satu kunci untuk kemajuan mengatasi generasi terhindar dari stunting. Masyarakat harus bergandengan tangan dalam upaya mencegah kasus stunting akibat belum terpenuhinya asupan gizi dalam waktu yang lama pada balita." sambungnya.
Baca Juga : Selama 2022, Ratusan Warga Sumbar dibantu BPJS Ketenagakerjaan Oleh Darul Siska
Darul Siska menekankan, sebab persoalan stunting masih menjadi fokus pemerintah saat ini dan harus bersama-sama mencegahnya mulai dari masyarakat serta pemerintah. [min]
