Jakarta, Padangkita.com – Kabar baik bagi calon jemaah haji! Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1446 H/2025 M.
Rata-rata BPIH ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 Dolar Amerika Serikat (USD) senilai Rp16.000 dan 1 Riyal Arab Saudi (SAR) senilai Rp4.266,67.
Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp4.000.027,21 dibandingkan rata-rata BPIH tahun 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.
Penurunan BPIH ini berdampak langsung pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh jemaah.
Jika pada tahun 2024 rata-rata jemaah membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60, maka pada tahun 2025, rata-rata jemaah hanya perlu membayar Rp55.431.750,78.
Tak hanya Bipih, penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga mengalami penurunan.
Rata-rata nilai manfaat per jemaah pada tahun 2024 sebesar Rp37.364.114,40, turun menjadi Rp33.978.508,01 per jemaah pada tahun ini.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, menjelaskan bahwa penurunan biaya haji ini merupakan hasil kolaborasi dan kesepahaman antara pemerintah dan DPR untuk mewujudkan pembiayaan haji yang lebih terjangkau bagi masyarakat, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
"Alhamdulillah, pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat," ujar Hilman Latief dikutip Rabu (8/1/2025).
"Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia," imbuhnya.
Baca Juga: Jemaah Haji Sumbar Bersyukur dan Berterima Kasih Kepada Petugas
Hilman, yang juga merupakan wakil Kemenag dalam Panitia Kerja (Panja) BPIH, memaparkan beberapa faktor yang memungkinkan penurunan biaya haji ini:
- Efisiensi Negosiasi dengan Penyedia Layanan: Kemenag berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp600 miliar melalui negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini mencakup berbagai komponen, mulai dari akomodasi (hotel), konsumsi, hingga biaya layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta komponen operasional layanan umum di dalam dan luar negeri.
- Penyesuaian Berdasarkan Realisasi Anggaran 2024: Usulan awal Kemenag dievaluasi kembali berdasarkan realisasi anggaran penyelenggaraan haji tahun 2024. Keberhasilan efisiensi dalam proses negosiasi menghasilkan angka yang lebih realistis dan mendekati realisasi tahun sebelumnya. Hal ini juga akan dioptimalkan dalam negosiasi penyediaan layanan tahun ini. Hilman pun mengapresiasi tim pengadaan Kemenag atas keuletannya dalam bernegosiasi.
- Optimalisasi Penggunaan Aset yang Ada: Pembelian sejumlah peralatan kebutuhan jemaah telah difokuskan pada tahun 2024, sehingga tidak perlu ada pembelian baru pada tahun ini. Pemanfaatan aset yang sudah ada, seperti mesin pembaca dokumen perjalanan dan alat pendataan bio visa, turut berkontribusi pada penurunan biaya.
Tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah, yang terdiri dari 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus. [*/hdp]
