Jakarta, Padangkita.com – Skala kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang meluluhlantakkan 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi di Sumatera dinilai sudah melampaui kapasitas penanganan biasa. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyerukan agar pemerintah tidak setengah hati dan segera membentuk badan khusus, bukan sekadar satuan tugas (Satgas).
Menurut Alex, kompleksitas kerusakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini membutuhkan manajemen terpadu dengan kewenangan eksekusi yang kuat, mirip dengan pola penanganan pascabencana Tsunami dua dekade silam.
"Kita punya pengalaman emas dalam menangani dampak Tsunami Aceh-Nias tahun 2004. Kita juga terbiasa menangani gempa, likuifaksi, atau banjir biasa. Namun, banjir dan longsor kali ini disertai kerusakan lingkungan yang sangat masif, kita belum pernah mengalami skala seluas ini. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan, bukan opsi," tegas Alex dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/1/2026).
Pernyataan keras politisi PDI Perjuangan ini merupakan respons langsung terhadap hasil rapat terbatas pemerintah di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala atas usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Satgas Kuala rencananya difokuskan pada pengerukan sedimentasi sungai dan penyediaan air bersih. Namun bagi Alex, mandat itu terlalu sempit jika melihat kehancuran infrastruktur yang ada.
"Kami menilai, Satgas ini layak dan harus ditingkatkan statusnya menjadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan lintas sektoral," jelas legislator asal Sumatera Barat tersebut.
Alex menambahkan bahwa masa pemulihan ini akan berlangsung panjang. Hal ini diperkuat oleh prakiraan BMKG yang merilis bahwa curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi hingga Maret 2026.
Salah satu alasan utama perlunya badan khusus adalah efisiensi birokrasi dan anggaran. Alex menyoroti bahwa dalam model biasa, dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebar di banyak kementerian dan lembaga, yang sering kali memicu kelambatan di lapangan.
"Dengan badan khusus, pendanaan tidak lagi tercecer. Untuk anggaran, badan ini tinggal mengoordinasikannya dengan kementerian atau lembaga terkait. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakkan anggaran pada satu badan khusus yang terfokus," papar Alex.
Selain teknis anggaran, ada pesan psikologis kuat yang ingin dibangun. Badan khusus memberikan kepastian pada pemerintah daerah dan ratusan ribu penyintas bencana bahwa negara hadir secara terencana.
Alex kembali mengingatkan publik pada kesuksesan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto kala itu. Lembaga tersebut menjadi contoh dunia tentang bagaimana manajemen bencana dikelola dengan integritas tinggi.
"BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi atau zero corruption. Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam penanganan banjir Sumatera ini," ujarnya.
Ia menekankan agar tragedi korupsi dana bencana, seperti kasus di Dinas Sosial dan PMD Samosir beberapa waktu lalu, tidak boleh terulang di tengah penderitaan rakyat Sumatera saat ini.
"Model BRR Aceh-Nias juga telah mencatatkan prestasi tersendiri yakni mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta SDM, bahkan menjadi kunci dalam mengakhiri konflik Aceh dengan GAM. Warisan sistem manajemen ini bahkan diadopsi negara lain seperti Cina dan Vietnam. Mengapa kita tidak memakainya kembali?" gugat Alex.
Desakan pembentukan badan khusus ini sejalan dengan data di lapangan yang menunjukkan kehancuran infrastruktur vital. Ribuan fasilitas publik lumpuh total akibat terjangan banjir bandang dan longsor.
Secara keseluruhan, tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, serta 34 jembatan hancur atau rusak berat.
Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak kerusakan fasilitas publik terparah, dengan 1.312 sekolah dan 631 rumah ibadah terdampak. Diikuti oleh Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang juga mencatatkan ratusan kerusakan pada fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, jumlah korban jiwa terus bertambah. Hingga Jumat (2/1/2026), total korban tewas mencapai 1.157 jiwa. Rinciannya, Aceh 530 jiwa, Sumatera Utara 365 jiwa, dan Sumatera Barat 262 jiwa.
Baca Juga: Tembus Daerah Terisolir, Alex Indra Lukman Turunkan Tim Medis dan Logistik ke Pancung Taba
Tim SAR juga masih berpacu dengan waktu mencari 165 orang yang dinyatakan hilang. Korban hilang terbanyak berada di Sumbar (72 orang), disusul Sumut (60 orang) dan Aceh (31 orang). Besarnya jumlah pengungsi yang mencapai 380.287 jiwa semakin menegaskan bahwa penanganan bencana ini membutuhkan napas panjang dan lembaga khusus yang berdedikasi penuh. [*/hdp]
