Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah agresif untuk mendongkrak perekonomian daerah melalui instrumen belanja pemerintah. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menetes deras ke pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), guna menciptakan kemandirian ekonomi.
Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Kamis (12/2/2026). Bagi Fadly, kebijakan pengadaan barang dan jasa bukan sekadar rutinitas administratif birokrasi, melainkan alat strategis untuk melakukan intervensi ekonomi yang nyata.
"Sebagai pemerintah, tentu kita bisa mengintervensi kebijakan, memilah untuk pengadaan barang. Sehingga berbicara tentang UMKM naik kelas ini sinkron sekali dengan bagaimana pengadaan ini betul-betul pertama menjunjung TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), kedua bagaimana perusahaan-perusahaan lokal kita juga bisa sejahtera dari TKDN," ujar Fadly Amran.
Dalam arahan tersebut, Fadly menekankan bahwa keberpihakan pada produk lokal adalah kunci untuk menaikkan kelas UMKM di Sumatera Barat, khususnya Padang. Namun, ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap rasional dan profesional. Keberpihakan pada produk dalam negeri tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kualitas dan efisiensi anggaran.
Ia menuntut adanya keseimbangan (equilibrium) antara pemberdayaan pengusaha lokal dengan standar mutu yang ketat. Pemerintah harus menjadi pembeli yang cerdas sekaligus pembina yang baik.
"Penganggaran kebijakan pembelanjaan di Pemko Padang harus mampu menghadirkan perusahaan-perusahaan terbaik dengan kualitas terbaik dan harga yang efisien, namun tetap memberikan ruang bagi pengusaha lokal untuk tumbuh dan sejahtera. Inilah sinkronisasi yang ingin kita dorong melalui business matching ini," tegasnya.
Komitmen Padang terhadap kemandirian ekonomi ini terbukti dari data realisasi belanja daerah. Tercatat, capaian TKDN Kota Padang saat ini telah menyentuh angka 71,3 persen. Angka ini dinilai cukup impresif sebagai indikator ketaatan pemerintah daerah terhadap instruksi penggunaan produk dalam negeri, meski Fadly meminta jajarannya tidak cepat puas dan terus meningkatkan serapan produk lokal secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk apresiasi dan pemacu kinerja, dalam kesempatan tersebut Wali Kota Padang juga menyerahkan penghargaan kepada OPD yang mencatatkan realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) tertinggi. Langkah ini diharapkan memicu kompetisi positif antar-instansi pemerintah dalam memberdayakan vendor lokal.
Respons positif datang dari sektor swasta. Owner PT Ayooklik Jbros Teknologi, Hendri Gunawan, menilai forum pertemuan bisnis antara pemerintah dan swasta ini sangat krusial untuk memangkas jarak komunikasi.
"Melalui business matching ini, pelaku usaha lokal memperoleh ruang untuk bertemu langsung dengan OPD sehingga peluang kerja sama semakin terbuka," kata Hendri.
Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Ketua Harian P3DN Kota Padang Feri Efrian Rinaldi, Kabag Pembinaan dan Advokasi Biro PBJ Provinsi Sumatera Barat Andrisky, Kabag PBJ Kota Padang Malvi Hendri, serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemko Padang. [*/hdp]
