Padang, Padangkita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menyoroti serius komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang didominasi oleh belanja pegawai.
Ketua DPRD Padang, Muharlion, mengungkapkan bahwa porsi belanja pegawai saat ini mencapai angka 45 persen dari total APBD 2025, dan diprediksi akan terus meningkat pada APBD 2026 seiring dengan pengangkatan 4.899 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini.
Situasi ini menjadi krusial mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) secara tegas mengatur bahwa porsi belanja pegawai seharusnya hanya 30 persen dari total APBD.
"Ini perintah UU yang harus ditaati mulai tahun 2027, seiring berakhirnya masa transisi selama lima tahun yang diberikan pemerintah," tegas Muharlion dilansir Selasa (22/7/2025).
Ia didampingi oleh Ketua Fraksi PKS, Rafdi, bersama anggota Fraksi PKS lainnya, Ja’far dan Gufron.
Muharlion menjelaskan, UU HKPD juga mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran (mandatory spending) sebesar 40 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan, dan 10 persen untuk kesehatan.
Kondisi ini menempatkan Pemerintah Kota (Pemko) Padang di persimpangan jalan dalam memenuhi amanat undang-undang.
"Pilihan yang tersedia untuk memenuhi tuntutan UU HKPD ini adalah menekan pengeluaran atau menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD)," terang Muharlion.
Ia menambahkan bahwa salah satu pengeluaran terbesar yang potensial untuk ditekan adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun, Muharlion menegaskan bahwa menekan TPP bukanlah pilihan bijak karena berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan pegawai dan berdampak negatif pada kinerja pemerintahan.
"Bahkan, jika semua TPP dihilangkan sekalipun, amanat UU HKPD sebesar 30 persen untuk belanja pegawai masih tidak akan terpenuhi," kata Ketua PKS Padang itu.
Maka, Muharlion menyimpulkan bahwa satu-satunya pilihan realistis yang tersisa adalah meningkatkan target PAD secara signifikan.
Untuk tahun 2026, Wali Kota Padang mengusulkan target PAD sebesar Rp1,05 triliun. Namun, berdasarkan kajian Fraksi PKS DPRD Padang, Muharlion optimistis potensi PAD Kota Padang bisa menembus angka Rp1,3 triliun. "Proyeksi PAD sebesar Rp1,3 triliun itu realistis untuk diwujudkan," tegasnya.
Optimisme ini muncul meskipun realisasi PAD tahun 2024 lalu baru mencapai Rp616,08 miliar (87,27% dari target Rp706 miliar) dan tahun 2023 di angka Rp658,72 miliar.
Muharlion mengingatkan bahwa Fraksi PKS pernah memasang target PAD Rp1 triliun pada Pilkada 2018 lalu saat mengusung pasangan Mahyeldi-Hendri Septa.
Meskipun target tersebut direvisi karena pandemi Covid-19, kajian komprehensif yang dilakukan PKS menunjukkan bahwa potensi PAD Padang masih sangat besar dan belum digarap secara serius oleh Wali Kota beserta 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD.
Ia mencontohkan retribusi parkir di tepi jalan yang disebut Pemko Padang mencapai 500 titik. Jika setiap titik berkontribusi Rp100 ribu per hari, maka potensi PAD dari parkir bisa mencapai Rp18,25 miliar per tahun, jauh di atas realisasi saat ini yang hanya Rp7 miliar per tahun.
"Jalan yang disewakan petugas parkir itu milik negara. Uangnya juga berasal dari warga. Masak, kita akan biarkan uang itu menguap tak jelas, di tengah sulitnya mencari anggaran untuk pembangunan," tegas Muharlion.
Peluang lainnya datang dari opsen pajak kendaraan bermotor yang mekanismenya kini diatur lebih jelas dalam UU HKPD, memberikan hak kepada kabupaten/kota sebesar 66 persen dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.
"Bagi hasil pajak kendaraan bermotor ini cukup signifikan menambah PAD. Dari sebelumnya Rp100 miliar per tahun, diprediksi akan jadi Rp187 miliar dengan adanya aturan opsen pajak ini," ungkap Muharlion.
Ia juga mengapresiasi rencana Wali Kota Padang yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor pegawai Pemko Padang terdaftar dengan kode wilayah Padang, bahkan mengancam tidak membayarkan TPP bagi pegawai yang tidak memutasi kendaraannya.
Selain itu, potensi peningkatan PAD juga ada pada pengelolaan sampah melalui Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan, serta optimalisasi pajak hotel dan restoran yang dibayarkan oleh konsumen dan seringkali belum disetorkan secara penuh.
Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi serta mencegah kebocoran, Muharlion menyarankan Pemko Padang untuk merancang sistem digital atau non-tunai.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Rafdi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan PAD selama itu realistis dan tidak mematikan potensi yang sudah ada.
"Mencari sumber baru memang tidak mudah karena banyak pembatasan regulasi. Namun daerah bisa lebih kreatif selama tetap mematuhi UU dan RPJMD," jelas Rafdi.
Meski akan menggenjot target PAD, Fraksi PKS, melalui Rafdi yang didampingi Ja’far dan Gufron, menyatakan tidak akan menyetujui mekanisme penambahan PAD dengan cara menaikkan tarif yang justru akan membebani masyarakat.
"Potensinya saja masih banyak yang bocor. Ini yang harus ditutup dulu hingga memberikan kontribusi positif bagi anggaran pembangunan," tegasnya. [*/hdp]
