Jumat, 20/11/2026 | 19:01 WIB

Padang

Lokasi cuaca

Pilih lokasi untuk melihat cuaca saat ini.

atau gunakan koordinat

Terkini

Cari

Temukan berita, topik, dan penulis.

Berita

Batas Jam Remaja Keluar Malam Bisa Matikan UMKM

Berita Padang terbaru: Jam Malam Padang
Ilustrasi: Satpol PP Padang mengamankan beberapa orang dalam razia yang dilakukan di beberapa tempat hiburan malam di Kota Padang, Minggu (14/01/2018). (Foto: Humas Pol PP Padang)
Ukuran teks 16px

Padang, Padangkita.com - Revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Tibum) yang kini sedang dibahas Pemko bersama DPRD, menuai pro-kontra di tengah masyarakat.

Pasal yang mengatur tentang batas jam remaja keluar malam dalam revisi perda tersebut, dinilai BPC Hipmi Padang dapat menghambat aktivitas sejumlah UMKM yang berjualan di malam hari.

"Di Tugu Gempa Taman Melati, misalnya. Pedagang UMKM baru bisa berjualan di malam hari. Jika jam remaja keluar malam dibatasi, tentu akan berdampak terhadap penurunan omset pedagang. Seperti kita ketahui, market place Tugu Gempa Taman Melati, umumnya berasal dari remaja. Tak hanya Tugu Gempa, hampir di sepanjang jalan dan pusat kota, didominasi pedagang UMKM yang notabene baru bisa berjualan di malam hari," ujar Ketua Umum BPC Hipmi Padang, Mohammad Roxas.

Pada prinsipnya, BPC Hipmi mendukung penuh upaya pemko untuk menekan angka kenakalan remaja dan prostitusi di Kota Padang. Namun, aturan yang mewajibkan remaja yang keluyuran di atas pukul 23.00 WIB didampingi orangtua, dikhawatirkan dapat membunuh omset pedagang UMKM.

"Kita inginnya, pasal tersebut dapat didetailkan lagi. Harus ada aturan teknis yang tidak merugikan pedagang UMKM nantinya," ungkap Roxas yang juga Wakil Ketua Kadin Padang.

Roxas menjelaskan, pasal yang mengatur tentang batas jam remaja keluar malam nantinya akan susah diterapkan di lapangan.

"Apakah remaja yang hang-out bersama teman-temannya di malam hari, akan ditangkap. Kan tidak adil juga. Bisa saja mereka berkumpul untuk bicara bisnis, mengembangkan ide-ide kreatif dan sebagainya. Terlebih BPC Hipmi Padang, mempunyai anggota Hipmi Perguruan Tinggi (PT), yang anggotanya notabene banyak berusia remaja," ungkap anggota Komite SMUN 10 Padang ini.

Semua case ini, tambah Roxas, harus menjadi kajian yang komperehensif.

"Jangan buru-buru untuk ketuk palu. Baiknya pemko bersama DPRD harus duduk semeja dulu dengan seluruh stakeholders. Seperti diketahui, anggota BPC Hipmi, juga banyak berasal dari pedagang UMKM. Dan mereka itu, umumnya remaja, menjalankan bisnis di bangku kuliah. Yang saya lihat saat ini, anak-anak muda sedang on fire membuka bisnis. Dapat kita lihat, sudah semakin menjamurnya usaha bisnis yang dibuka oleh anak-anak muda, khususnya usaha kuliner dan coffee shop," ujarnya.

Kebijakan revisi perda ini, seharusnya tak harus bersinggungan dengan visi-misi Mahyeldi-Hendri Septa yang akan mencetak 1000 enterpreneur muda.

"Jangan disamaratakan semua remaja. Tidak semua mereka, yang nakal. Banyak juga remaja yang kini sudah mandiri membantu orangtuanya dan membuka lapangan kerja, untuk mengurangi angka pengangguran. BPC Hipmi Padang menilai, kebijakan ini justru akan menjadi bumerang buat Pemko, pertumbuhan ekonomi akan melambat, angka penggangguran akan semakin tinggi nantinya," tutupnya. (*/PKT-03)


Baca berita Padang terbaru hanya di Padangkita.com.

Bagikan berita ini