Baru 15 Persen Koperasi Kategori Sehat di Kota Padang

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: SHU KPN Pemko Padang meningkat Rp2 miliar lebih dari tahun 2019 yang hanya mencapai Rp1,7 miliar

Ilustrasi koperasi sehat (Foto: Ist)

Lampiran Gambar

Ilustrasi koperasi sehat (Foto: Ist)

Padangkita.com - Pemerintah Kota Padang terus berupaya perkuat keberadaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menyatakan hingga saat ini masih ditemui sejumlah koperasi dalam ketegori "sakit". Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan telah membubarkan koperasi tidak aktif dan tidak RAT (Rapat Anggota Tahunan). Hasil pemutakhiran data Online Data System (ODS) Koperasi dan UKM menyebutkan koperasi aktif 153.171 unit dan koperasi dibubarkan 40.013 unit.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Yunisman mengatakan salah satu upaya memperkuat koperasi "sakit" dengan mengadakan rapat koordinasi Bidang Koperasi dan UKM tingkat Kota Padang. Hal ini bertujuan untuk memantapkan evaluasi dan penajaman program kerja ke depan. Saat terdapat 676 koperasi yang aktif di Kota Padang. Dari jumlah tersebut baru 101 unit atau 15 persen yang masuk kategori koperasi sehat.

"Selain itu menyesuaikan program kerja dengan perubahan rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM tahun 2014-2019 yang menitik beratkan mewujudkan koperasi sehat dan peningkatan skala usaha," kata Yunisman.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangungan, Afrizal Khaidir mengatakan masih banyak tantangan untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Padang. Dirinya berharap koordinasi antara Dinas Koperasi dan UKM pelaku usaha dan seluruh stakeholder diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan tersebut.

"Masih banyak tantangan untuk pengembangan Koperasi dan UMKM. Melalui koordinasi Dinas Koperasi dan UKM pelaku usaha dan seluruh stakeholder diharapkan persoalan -persoalan dapat dipecahkan," katanya dikutip dari humas, Kamis (23/11/2017).

Afrizal menjelaskan dari 676 koperasi aktif hanya 101 unit atau 15 persen yang masuk kategori sehat. Sedangkan koperasi yang volume pembiayaannya sudah mencapai Rp 2,5 milyar setahun dan wajib diaudit akuntan publik sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 15 Tahun 2015 baru sekitar 17 persen atau 115 unit dari koperasi aktif yang ada.

"Jika dievaluasi, masalah utama dalam pengembangan koperasi di Kota Padang yakni masih banyak tunggakan macet pada usaha simpan pinjam, sehingga koperasi sulit meningkatkan skala usaha," kata Afrizal.

Di bidang UMKM, lanjut Afrizal, selama tiga tahun berjalan program unggulan Pemko Padang dalam penumbuhan wirausaha sudah ada sekitar tujuh ribu wirausaha baru. "Dari data Dinas Koperasi dan UKM, sudah ada tujuh ribu wirusahawan baru yang dibina dinas terkait," ujarnya.

Ia menambahkan, program penumbuhan wirausaha baru ini terus dilakukan, terutama untuk penajamanan sasarannya. "Disamping membina peningkatan keterampilan dan manajemen pelaku wirausaha tersebut, Pemko juga membantu dalam penguatan modal dan pemasaran," sebut Afrizal.

Baca Juga

Bank Nagari Hadirkan Promo Sumpah Pemuda 2025 dan Pangkas Suku Bunga Kredit UMKM
Bank Nagari Hadirkan Promo Sumpah Pemuda 2025 dan Pangkas Suku Bunga Kredit UMKM
Rakor dengan Pusat, Pemprov Sumbar akan Terbitkan Sukuk Daerah Senilai Rp1 Triliun
Rakor dengan Pusat, Pemprov Sumbar akan Terbitkan Sukuk Daerah Senilai Rp1 Triliun
Anggaran Dipotong Rp533 Miliar, Gubernur Sumbar Usul Gaji ASN di Daerah Dibayar Pusat
Anggaran Dipotong Rp533 Miliar, Gubernur Sumbar Usul Gaji ASN di Daerah Dibayar Pusat
PLUT KUMKM Sumbar Naik Status jadi Unit Pelaksana Teknis, Layanan untuk UMKM Kian Kuat
PLUT KUMKM Sumbar Naik Status jadi Unit Pelaksana Teknis, Layanan untuk UMKM Kian Kuat
Ada Layanan Pembuatan Kemasan Gratis untuk Produk UMKM di UPT PLUT KUMKM Sumbar
Ada Layanan Pembuatan Kemasan Gratis untuk Produk UMKM di UPT PLUT KUMKM Sumbar
Wisuda PLUZI Academy, Gubernur Mahyeldi: Pendapatan UMKM Meningkat hingga 40%
Wisuda PLUZI Academy, Gubernur Mahyeldi: Pendapatan UMKM Meningkat hingga 40%