Berita Tanah Datar terbaru dan berita Sumbar terbaru: Sejumlah ASN Tanah Datar yang tidak memakai masker mendapat teguran tertulis dari tim gabungan terpadu
Batusangkar, Padangkita.com - Sejumlah Aparatur Sipil Negar (ASN) Tanah Datar yang tidak memakai masker mendapat teguran tertulis dari tim gabungan terpadu Tanah Datar saat operasi yustisi sosialisasi penegakan protokol kesehatan di halaman kantor Bupati Tanah Datar, Selasa (29/9/2020).
Semua yang terjaring operasi itu kemudian didata dan diberikan teguran agar tidak mengulang kembali kesalahan tersebut. Operasi yustisi petugas penegak Perda Tanah Datar bersama TNI dan Polri ini dilakukan di pintu masuk kantor Bupati Tanah Datar.
Baik ASN maupun masyarakat yang berkunjung ke kantor Bupati Tanah Datar, satu persatu diperiksa oleh petugas. Tak sedikit ASN dan tamu terjaring operasi yustisi yang ikut disaksikan Pjs Bupati Tanah Datar itu.
Kepala Satpol PP Damkar Tanah Datar Yusnen mengungkapkan, operasi penegakan protokol kesehatan sengaja dilakukan di kantor Bupati Tanah Datar. Harapannya, penerapan protokol kesehatan mesti dimulai dari kalangan ASN sebagai “pilot project” dan percontohan kepada masyarakat.
"Yang terjaring hanya kita berikan sangsi berupa teguran tertulis saja, tidak kita tindak. Kenapa di kantor Bupati? Karena kita ingin memberikan contoh ke masyarakat, ASN terlebih dahulu yang menerapkan protokol kesehatan sebelum diterapkan ke masyarakat," ujar Yusnen di lokasi.
Yusnen mengingatkan, penerapan 3 M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) sangat penting dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Semu masyarakat diharapkan dapat memahami dan mematuhi protokol kesehatan tersebut.
Baca Juga: Pakai Helikopter Paket Bantuan APD Senilai Rp3 Miliar Tiba di Tanah Datar
"Kita tidak ingin menindak pelanggar sebenarnya, tapi untuk memutus penyebaran virus, kesadaran masyarakat sangat kita butuhkan. Jadi kita imbau, masyarakat secara sadar menerapkan 3 M saat keluar rumah," imbaunya.
Sementara itu, Pjs Bupati Tanah Datar Erman Rahman mengatakan, dasar penegakan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbub).
Selain itu, operasi yustisi sekaligus sebagai upaya sosialisasi Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pemprov Sumbar. [pkt]
