Bangun Sanitasi untuk Ponpes di Sumbar, PUPR Anggarkan Rp5,2 Miliar

Padang, Padangkita.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya kucurkan anggaran senilai Rp5,2 miliar untuk membangun Sanitasi di 26 Pondok Pesantren (Ponpes) di Sumatra Barat (Sumbar).

PPK Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar, Indri Kurnia mengatakan, anggaran Rp5,2 miliar itu akan disebar di 10 kabupaten dan kota di Sumbar.

Program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi Ponpes ini, kata Indri, meliputi pembangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik, dengan besaran anggaran setiap unit sekitar Rp200 juta.

"Kami dari Kementerian PUPR yang bertanggung jawab atas program sanitasi LPK ini," ujar Indri dikutip dari halaman resmi Kemenag Sumbar, Sabtu (26/6/2021).

Indri menjelaskan, bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam hal kebersihan dan kesehatan sanitasi yang layak, khususnya di pesantren.

Apalagi, katanya, dalam kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Karena di pondok ada santri yang bermukim, selama ini sanitasinya masih kurang. Yang sudah dilengkapi instalasi pengolahan limbahnya," paparnya.

Kemudian, Ponpes yang akan mendapatkan hibah tersebut, jelas Indri, berdasarkan hasil survei sesuai dengan surat dari Kementerian Agama tanggal 16 November 2020.

"Minimal, penerima bantuan sudah mempunyai NSP. Ketersediaan sumber air bersih sangat dibutuhkan. Tanpa air kontiniu, mustahil kita bisa membangun MCK," ucapnya.

"Kita prioritaskan pembangunan baru. Sebab, pembongkaran akan menyisihkan waktu, sementara target waktu sudah ditetapkan. Sebisa mungkin sudah punya lahan luasnya 10x10 meter kali 60 meter persegi, pas-pasan dengan minimum santrinya 50 orang," imbuh Indri.

Padang, Padangkita.com - Kementerian PUPR kucurkan anggaran senilai Rp5,2 miliar untuk membangun Sanitasi untuk sejumlah Ponpes di Sumbar.

Ilustrasi Sanitasi. [Foto: pixabay.com]

Lalu, terkait mekanisme bantuan dengan menyalurkan dana bantuan ke rekening tim pelaksana pondok pesantren. Dengan catatan, untuk seluruh biaya yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang mengikat.

"Minimal 65 persen untuk bahan dan material, maksimal 35 persen untuk upah dan 5 persen untuk perjalanan dan alat tulis serta biaya rapat," jelasnya.

Selain itu, pihak PUPR berharap patokan yang dipasang di masing masing lokasi, sesuai dengan patok yang sudah disurvei.

"Yang pasti, kami nanti siapkan berita acaranya, untuk jadwalnya, nanti akan kami sampaikan. Targetnya selesai minggu pertama Juli. Nanti tim pelaksana dan PPK menandatangani kontrak. Aakan disiapkan juga peningkatan kapasitas tim pelaksana secara teknis," sambungnya.