Padang, Padangkita.com – Pemprov Sumatra Barat (Sumbar) berencana akan melakukan optimalisasi Taman Hutan Raya atau Tahura Bung Hatta. Kawasan yang terletak di perbatasan Kota Padang dan Kabupaten Solok, saat ini masih berstatus hutan lindung, sehingga belum dapat dikembangkan.
Rencana optimalisasi Tahura Bung Hatta dan beberapa hutan lindung lainnya tersebut disampaika Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah ketika beraudiensi dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Satyawan Pudyatmoko, Rabu (17/1/2024).
Menurut Mahyeldi, optimalisasi fungsi Tahura diperlukan untuk memaksimalkan potensi pariwisata, infrastruktur, dan perekonomian di kawasan tersebut.
"Sebelumnya, kita telah menyampaikan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait optimalisasi hutan lindung di Sumbar, termasuk Tahura Bung Hatta," ungkap Gubernur Mahyeldi.
Dalam pertemuan dengan Dirjen KSDAE KLHK, Gubernur Mahyeldi didampingi Asisten II Setdaprov Sumbar Arry Yuswandi, Kepala Dinas Kehutanan Yozawardi, Kepala Biro Adpim Sedaprov Sumbar Mursalim, serta Kepala Badan Penghubung Aschari di Kantor KLHK RI.
Tahura Bung Hatta, kata Mahyeldi, sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hanya saja, dengan status saat ini sebagai hutan Lindung, pengembangan kawasan tidak dapat dilakukan. Tahura Bung Hatta bisa kembangkan, ketika benar-benar berstatus Taman Hutan Raya.
"Untuk saat ini, Tahura Bung Hatta itu namanya saja yang Tahura, tapi statusnya sebenarnya bukan Tahura, melainkan masih hutan lindung. Kalau sudah jadi Tahura, itu sudah ada donatur yang bersedia untuk membangun masjid di sana. Nanti kita bisa kembangkan fasilitas publik lainnya di sana, termasuk mendorong realisasi rencana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik yang juga melewati Tahura Bung Hatta," terang Mahyeldi.
Di samping itu, Gubernur melihat saat ini pemanfaatan kawasan Tahura Bung Hatta tidak begitu terkendali. Terlihat dari berdirinya beberapa warung, rumah, hingga tempat usaha pencucian mobil di kawasan tersebut.
"Kita juga nanti akan mengusulkan pengembangan luas kawasan ini sampai ke Kabupaten Solok," kata Mahyeldi.
Menanggapi rencana Gubernur Sumbar, Dirjen KSDAE KLHK Satyawan Pudyatmoko menerangkan bahwa sejauh ini, Tahura Bung Hatta memang berstatus sebagai hutan lindung. Status kawasan tersebut ditetapkan pada tahun 1986 seluas 240 hektare melalui Keputusan Presiden (Keppres). Namun, kata dia, saat itu untuk penamaan objek kawasan, memang sengaja digunakan nama Tahura.
"Untuk Tahura, kewenangannya sebenarnya ada di kabupaten/kota, tapi kalau Tahura itu terbentang di dua atau lebih kabupaten/kota, maka itu menjadi kewenangan provinsi," kata Satyawan, yang pada kesempatan itu didampingi Direktur Perencanaan Konservasi KSDAE KLHK Ahmad Munawir, dan Plt Kepala BKSDA Sumbar Lugi Hartanto.
Baca juga: Pemko Padang Undang Dermawan dan Investor Bangun Masjid Ikonik di Taman Raya Bung Hatta
"Terkait permintaan ini, akan segera kita tindak lanjuti ke pihak-pihak terkait. Jika persyaratannya sudah lengkap dari provinsi, maka penetapan status Tahura untuk Hutan Lindung Tahura Bung Hatta ini Insya Allah bisa kita proses dengan cepat," ungkapnya. [*/adpsb]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
