Padang, Padangkita.com – Pertumbuhan bisnis rumah kos di Kota Padang terus meningkat seiring tingginya kebutuhan tempat tinggal bagi mahasiswa dan pekerja pendatang. Namun, di balik perkembangan pesat tersebut, masih ditemukan kasus penyalahgunaan fungsi hunian yang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Merespons keresahan warga, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pada Sabtu (6/6/2026) malam. Langkah ini diambil mengingat potensi pelanggaran ketertiban kerap terjadi akibat adanya celah keamanan dan minimnya pengawasan dari pihak pemilik properti.
Kepala Satpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra, menegaskan bahwa regulasi terkait hunian sewa sudah diatur dengan jelas dalam peraturan daerah yang wajib dipatuhi oleh setiap pengelola.
“Di Perda Nomor 01 Tahun 2026 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pasal 36 telah dijelaskan tentang tertib rumah kos dan penginapan. Namun, masih ada pemilik yang abai terkait pengawasan kosan miliknya. Ingat, jika seseorang memiliki niat yang tidak baik, penyimpangan bisa terjadi di mana saja, baik di kos-kosan, hotel melati, maupun hotel berbintang,” ujar Chandra.
Dalam operasi yang menyasar delapan rumah kos dan hotel melati di seputar wilayah Kota Padang tersebut, petugas mendapati dua lokasi yang diduga kuat melanggar Pasal 38 tentang tertib kos dan penginapan.
Menurut Chandra, penertiban ini bermula dari tingginya laporan dari masyarakat yang peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitar mereka tempat tinggal.
“Banyak pengaduan masyarakat yang masuk, bahwa pemilik rumah kos-kosan lemah dalam melakukan pengawasan. Maka dari itu, kita melakukan pengawasan ke lokasi-lokasi yang dilaporkan. Kita juga melibatkan RT, RW, Dubalang, Camat, serta perangkat wilayah lainnya dalam melakukan pengawasan,” kata Chandra.
Sebagai aparat penegak peraturan daerah, Satpol PP bersama aparatur kecamatan dan tokoh masyarakat sejatinya lebih mengedepankan pendekatan preventif melalui pembinaan. Meski demikian, tindakan pengamanan tetap dilakukan apabila ditemukan pelanggaran yang mengganggu norma dan ketertiban umum.
“Kami lebih mengedepankan upaya pencegahan dengan memberikan arahan dan mengingatkan pemilik maupun penghuni kos agar mematuhi aturan yang berlaku. Jika pemilik tidak ada di lokasi atau tidak diawasi sama sekali, kita lakukan pengawasan lebih mendalam. Buktinya hari ini kita mengamankan sebanyak 13 orang, di antaranya tujuh orang laki-laki dan enam orang perempuan. Ada yang berpasang-pasangan tanpa surat nikah dan ada juga yang tidak memiliki KTP tinggal,” tegasnya.
Ke depannya, Kasat Pol PP Kota Padang berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan. Keberadaan rumah kos diharapkan dapat menggerakkan perekonomian lokal tanpa memunculkan dampak sosial yang merugikan.
Baca Juga: Belasan Remaja Terjaring dari Kos-Kosan dan Penginapan di Padang
“Bisnis kos-kosan tidak bisa dijalankan sembarangan. Masyarakat harus memastikan bahwa kos-kosan yang dikelola telah mengantongi izin resmi dan tetap dilakukan pengawasan rutin agar tidak terjadi gangguan di tengah masyarakat,” jelasnya menutup pernyataan. [*/hdp]