Padang, Padangkita.com - Meski telah ditolak pemerintah pusat, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah masih optimis bisa mengeksekusi pembangunan Flyover Sitinjau Lauik.
Dari perencanaan, pembangunan mega proyek berlokasi di wilayah Kota Padang, Jalan Nasional Padang - Solok, yang bakal menelan dana triliunan rupiah tersebut bakal dimulai tahun 2023 mendatang.
Baca Juga: Jadi 35 Proyek Strategis Nasional, Pembangunan Fly Over Sitinjau Lawik Dimulai 2023
Demikian disampaikan Mahyeldi saat melakukan kunjungan kerja bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Syachputra Ghani dan OPD terkait, meninjau titik longsor di kawasan Sitinjau Lauik, Jalan Padang-Solok, Selasa (30/8/2022) siang.
Pada kunjungan itu Mahyeldi menjelaskan, pembangunan Flyover atau jembatan layang Sitinjau Lauik akan dilakukan dengan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).“Hal ini sesuai kesepakatan rapat antara Dirjen PUPR dan Bappeda,” tutur dia.
Gubernur juga mengapresiasi perhatian dan dukungan wakil rakyat di DPR RI terhadap kondisi Sitinjau Lauik yang jalurnya penuh resiko dan sudah saatnya perlu perbaikan dengan dukungan semua pihak dan perencanaan yang matang.
"Sesuai hasil rapat dengan PUPR dan Bappeda, pembangunannya melalui KPBU, yang akan dikerjakan oleh Hutama Karya,” ujar Mahyeldi.
“Kita juga merasa senang, anggota DPR RI, Pak Andre juga ikut membantu. Ini memang harus jadi agenda kita bersama, tidak bisa diselesaikan oleh gubernur sendiri. Masyarakat dan DPR RI memberikan dukungan, mudah-mudahan permasalahan ini bisa selesai," harap gubernur.Sebelumnya, Mahyeldi telah berulang kali menyampaikan kalau Sitinjau Lauik adalah daerah rawan kecelakaan (DRK), yang melewati tanjakan ekstrim paling berbahaya serta jurang yang dalam, terutama ketika curah hujan sangat tinggi yang diikuti kabut tebal.
Dia kembali menegaskan kalau pembangunan Flyover Sitinjau Lauik penting dan mendesak karena banyaknya kecelakaan, contohnya selama periode 2016-2020.
“Tercatat 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang, luka ringan 111 orang,” ungkap Gubernur Mahyeldi mengutip data Polresta Padang.
Diketahui sebelumnya, mimpi besar Pemprov Sumbar untuk bisa membangun Flyover Sitinjau Lauik mendapat angin segar, usai mega proyek yang direncanakan lebih dari satu dekade tersebut sudah masuk ke dalam 35 proyek prioritas nasional.Namun rencana tersebut kembali buyar, setelah proyek impian masyarakat tersebut dibatalkan atau dicoret dari 35 proyek prioritas nasional.
Sebelumnya Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi menjelaskan beberapa masukan dari berbagai kementerian dalam rakor. Di antaranya dari Kementerian LHK, yang menyatakan bahwa terkait izin hutan lindung, cukup dengan kewenangan gubernur karena cakupannya masih di bawah 5 hektare (ha).
“Untuk panorama satu, luasa nya kurang dari 5 ha, yakni hanya 3,8 ha, dan Alhamdulillah ini menambah optimisme kita. Dan, KLHK berharap hasil review jangan terlalu banyak perubahan sehingga tidak perlu menunggu waktu lama. Apalagi info dari Kementerian ATR/BPN, kesesuaian tata ruang sudah masuk dalam RTRW Kota Padang,” ungkap Medi di awal Januari 2022 lalu.
Selain itu, ditambahkan Medi, untuk menjaga keberlangsungan pengerjaan flyover, Direktur Pendanaan Bappenas menyarankan agar memilih alternatif pembiayaan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), karena tingkat kepastiannya lebih tinggi jika dibandingkan melalui dana APBN.Kini setelah dibatalkan, kembali ada angin segar perihal kejelasan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dengan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Baca Juga: Desak Pusat Segera Bangun Fly Over Sitinjau Lauik, Mahyeldi: Tak Ada Pilihan Lain
Turut hadir mendampingi gubernur dalam peninjauan tersebut, kepala OPD Provinsi Sumbar, di antaranya Kalaksa BPBD Sumbar Jumaidi, Kepala Dinas BMCKTR Era Sukma, Kadis Perhubungan Heri Nofiardi, Kadis Kominfotik Sumbar Jasman Rizal, dan Kabiro Adpim Maifrizon. [*/isr]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News