Padang, Padangkita.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Pascabencana, sebagai langkah strategis untuk menyempurnakan data kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi - rekonstruksi yang belum terakomodasi dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Rapat koordinasi yang berlangsung di Auditorium Gubernuran, Jumat malam (30/1/2026), dipimpin langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, bupati dan wali kota se-Sumbar, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi vertikal terkait lainnya.
Gubernur Mahyeldi menegaskan dokumen R3P Sumbar telah selesai disusun dan sebelumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB. Namun demikian, rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk memastikan tidak ada data lapangan yang tertinggal.
“Rapat koordinasi ini kita laksanakan bukan untuk menyusun ulang R3P, tetapi untuk melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran data jika masih ada kebutuhan daerah yang belum tercantum dalam dokumen yang telah diserahkan,” Mahyeldi menjelaskan.
Ia menyebut, berdasarkan dokumen R3P yang telah disampaikan, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar mencapai Rp18,9 triliun. Angka tersebut mencakup pemulihan infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ketangguhan daerah ke depan.
“Oleh karena itu, melalui rakor ini kami meminta seluruh bupati dan wali kota menyampaikan kondisi daerah masing-masing secara terbuka, objektif, dan berbasis fakta lapangan. Jika ada yang tertinggal, akan kita susulkan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, yang secara konsisten memberikan dukungan terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumbar.
“Dukungan Anggota DPR RI sangat strategis, terutama dalam mengawal penyempurnaan R3P serta memastikan kebutuhan riil daerah dapat terakomodir di tingkat pusat. Terima kasih Pak Andre,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menegaskan Sumbar merupakan salah satu provinsi tercepat dalam menyusun dan menyerahkan dokumen R3P kepada pemerintah pusat.
“R3P Sumbar sudah ditandatangani dan diserahkan lebih cepat dibanding provinsi lain. Ini menunjukkan keseriusan dan kerja cepat Pemerintah Provinsi Sumbar,” kata Andre.
Ia menambahkan, apabila masih terdapat data yang tertinggal atau belum tercantum dalam dokumen R3P, maka hal tersebut akan disusulkan dan dikawal melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Dana rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar sebesar Rp18,9 triliun saat ini sudah diajukan dan dalam proses di tingkat pusat. Kami akan terus mengawal agar kebutuhan daerah ini benar-benar terakomodasi,” tegasnya.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp2,6 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sumatera Barat
Andre juga mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyiapkan langkah-langkah teknis, termasuk proses perencanaan dan lelang, agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo, prinsip penanganan pascabencana tidak hanya bersifat darurat, tetapi berkelanjutan, dan membangun kembali infrastruktur terdampak dengan lebih baik dari kondisi sebelumnya. [*/adpsb]
