Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan, meski di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan harus tetap diupayakan berjalan sesuai harapan masyarakat.
Hal itu disampaikan Mahyeldi ketika membuka Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar tahun 2025 di Auditorium Istana Gubernuran, Senin (10/2/2025).
"Kita ibaratnya tengah meniti di atas benang sehelai. Di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan tetap harus diupayakan lancar, dan harapan masyarakat tetap diupayakan bisa terpenuhi. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran menjadi kunci utama," ingat Mahyeldi.
Ia menekankan, untuk memastikan terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang baik, maka sinergitas antarpihak dan antarpemerintahan mulai dari skala nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, sangat dibutuhkan. Sehingga, capaian pembangunan dapat terealisasi dengan optimal.
"Perencanaan adalah hal terpenting dalam pembangunan. Perencanaan yang baik akan mendatangkan hasil yang baik bagi pembangunan yang berkelanjutan. Begitu pun kaitan perencanaan dengan penganggaran. Kedua hal ini harus senada, sinkron, saling dukung, dan terukur sesuai kemampuan keuangan yang memadai," terang Mahyeldi.
Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berpedoman pada Program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto, menitikberatkan pada upaya mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) berkelanjutan hingga 8 persen.
Kemudian, menurunkan angka kemiskinan hingga 4,5 persen, menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 0,29 persen pada tahun 2029.
"Tujuan-tujuan itu tidak bisa dicapai lewat usaha satu atau dua pihak saja. Kita membutuhkan konvergensi untuk mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Oleh karena itu, entry meeting ini sangat penting untuk kita ikuti. Kita apresiasi BPKP Perwakilan Sumbar, yang telah menggelar kegiatan ini," pungkas Mahyeldi.
Evaluasi Perencanaan 5 Sektor
Di sisi lain, dalam paparannya Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto menyebutkan, evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan kali ini mencakup lima sektor untuk periode Tahun Anggaran 2025. Kelima sektor tersebut terdiri dari empat sektor wajib dan satu sektor pilihan.
"Empat sektor wajib antara lain, sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemisikinan, dan penanganan stunting. Ada pun satu sektor pilihan yaitu sektor pariwisata. Metode evaluasi yang kita lakukan dimulai dari pengumpulan informasi awal, konfirmasi gambaran perencanaan dan postur anggaran, serta analisis potensi ketidakefektifan perencanaan dan penganggaran," ujarnya.
Baca juga: Resmi Diatur SE Gubernur Sumbar: PNS yang Menunggak Pajak, Pembayaran TPP Ditunda
Entry meeting dihadiri oleh Asisten III Setdaprov Sumbar, Andri Yulika, Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumbar, Kepala Inspektorat se-Sumbar, Kepala BPKAD se-Sumbar, Kepala Bappeda Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sumbar, serta sejumlah pejabat dari BPKP Perwakilan Sumbar dan Pemprov Sumbar.
[*/adpsb]
