Bukittinggi, Padangkita.com – Pembangunan gedung baru DPRD Kota Bukittinggi harus tertunda dulu, karena anggaran yang dialokasikan terpakai untuk penanganan Covid-19. Demikian salah satu informasi yang mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) antara DPRD dan Pemko Bukittinggi, Senin (29/6/2020).
Selain soal rencana pembangunan gedung baru DPRD, rakor tersebut juga membahas pengelolaan Pasa Ateh dan pembangunan RSUD.
Ketua DPRD Bukittinggi Herman Sofyan menjelaskan, informasi tdari Pemko Bukittinggi akan menjadi bahan bagi wakil rakyat untuk memberikan masukan ataupun memberikan penjelasan kepada masyarakat Bukittinggi.
"Ada tiga yang kita terima informasi hari ini. Bagaimana operasional Pasa Ateh nantinya, pembangunan RSUD dan juga pembangunan DPRD. Sehingga dapat menjadi bahan bagi kami Anggota DPRD sebagai mitra kerja Pemko, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan," jelasnya.
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam rapat itu menjelaskan, untuk operasional Pasa Ateh, akan segera dimusyawarahkan serta disosialisasikan kepada pemegang hak sewa pada Selasa (30/6/2020). Sosialisasi terkait aturan yang harus diikuti pedagang dan juga besaran sewa yang merupakan hasil hitungan KPKNL.
Baca juga: Pulihkan Ekonomi, Pemko Bukittinggi Prioritaskan Anggaran untuk Wisata
"Jumlah besarannya telah kami sampaikan ke DPRD. Bagaimana untuk beberapa bulan ke depan, tentu jadi pertimbangan kami, karena kita dilanda Covid-19 yang berdampak pada perekonomian warga, khususnya pedagang. Jadi tentu kita bicarakan juga besok dengan pedagang, semoga mendapat kesepakatan terbaik," ujar Ramlan.
Untuk pembangunan RSUD, kata Ramlan, telah kembali dilanjutkan oleh PT. MAS, karena kontraktor sebelumnya bermasalah. "Kontrak pelaksanaan hingga Oktober 2020 ini dengan anggaran Rp80 miliar. Semoga selesai pada waktunya," harap Ramlan.
Sementara, untuk pembangunan gedung baru DPRD, diakui Ramlan, mengalami kendala. Untuk kelanjutannya, sangat ditentukan oleh keuangan daerah.
"Kemarin itu dananya kita arahkan dulu untuk penanganan Covid-19. Jadi pembangunan DPRD kita tunda sementara. Intinya tetap kita akan bangun nanti, melihat kondisi keuangan daerah dan aturan yang jelas," jelas Ramlan. [agg/pkt]
