Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk segera menyelesaikan permasalahan investasi yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Diketahui, telah terjadi konflik antara masyarakat Pulau Rempang dengan aparat gabungan yang diakibatkan oleh konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City.
"Saya meminta Pak Bahlil segera datang ke Pulau Rempang sesuai perintah Presiden. Berkomunikasilah dengan bahasa rakyat, selesaikan ini segera bahwa kita butuh investasi tapi pemerintah tidak mungkin menelantarkan rakyat," ujar Andre dalam Raker Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Andre memahami dan mendukung setiap investasi yang masuk ke Indonesia. Ia menilai setiap investasi yang ada pasti akan menciptakan nilai tambah yang juga bermanfaat bagi masyarakat. Pihaknya pun mengerti bahwa pemerintah sebenarnya juga telah memberikan solusi yang terbaik dalam permasalahan ini.
"Saya baca bahwa Presiden sudah menyatakan bahwa sudah menyiapkan rumah tipe 45 dengan harga pembangunan Rp120 juta plus tanah 500 meter persegi dan bersertifikat untuk warga tetap. Yang kedua, selama rumah belum selesai, selama sertifikat tanah belum diserahkan, pemerintah memberikan uang kontrak rumah per-KK Rp1 juta rupiah, lalu ada uang tunggu Rp1.030.000 per bulan per kepala, menurut saya ini sudah win-win yang baik," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Untuk itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini meminta pemerintah melalui Kementerian Investasi dapat mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan masyarakat sekitar. Ia juga meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk segera datang ke Pulau Rempang untuk melakukan dialog dengan warga.
Baca juga: Legislator asal Sumbar Minta Aparat Bersifat Elegan dan Humanis Tangani Kasus di Pulau Rempang
"Ini harapan kami, kami mendengar aspirasi masyarakat Pak Bahlil, kami mendengar ratapan masyarakat. Untuk itu saya pun mendengar bahwa pemerintah punya solusi yang terbaik, tinggal komunikasi yang agak lemah. Untuk itu saya rasa Presiden sudah tepat mengutus Pak Bahlil," tegas legislator asal Sumatra Barat (Sumbar). [*/pkt]
Baca berita Nasional terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.
