Jakarta, Padangkita.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,63 triliun untuk penanganan jembatan tahun 2023.
Ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR yang terus mendorong peningkatan konektivitas wilayah melalui pekerjaan jembatan yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Dengan anggaran itu akan dikerjakan berbagai variasi jembatan. Seperti jembatan biasa atau khusus untuk kendaraan roda empat atau lebih, hingga jembatan gantung penghubung masyarakat antardesa.
Direktur Pembangunan Jembatan, Yudha Handita Pandjiriawan menegaskan, bahwa jembatan merupakan modal penting konektivitas dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi kawasan di lokasi jembatan tersebut berada.
“Kita tidak membangun saja tetapi (jembatan) harus mempunyai nilai lebih yaitu pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, dikutip Padangkita.com dari laman Bina Marga, Rabu (21/02/2023).
Menurut Yudha dana sebesar Rp4,63 triliun akan digunakan untuk berbagai pekerjaan, seperti melanjutkan pekerjaan jembatan dari tahun sebelumnya, pembangunan dan duplikasi, pembangunan flyover, penggantian, preservasi, hingga pekerjaan jembatan gantung.
Yudha mengatakan, banyak daerah di Indonesia membutuhkan infrastruktur jembatan, namun kerap terkendala oleh keterbatasan dana. Maka dari itu Presiden Jokowi menginstruksikan Kementerian PUPR untuk membantu peningkatan konektivitas kawasan pedesaan dengan membangun jembatan gantung.
“Membangun jembatan gantung sejatinya bukan tugas Bina Marga,” kata Yudha.
Pada 2023, Bina Marga mengalokasikan dana sebesar Rp347 miliar untuk membangun 89 unit Jembatan Gantung. Alokasi jumlah jembatan gantung berbeda-beda di setiap pulau.
Di Pulau Sumatra 31 unit, Pulau Kalimantan tujuh unit, Pulau Sulawesi 13 unit, Pulau Papua enam unit, Jawa – Bali 27 unit, Nusa Tenggara Barat dua unit, dan Maluku Utara satu unit.
Sementara tahun 2022, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan 41 dari 84 unit usulan Jembatan Gantung. Yudha menambahkan, lebar jembatan gantung relatif kecil dan hanya cukup dilewati sepeda motor, tetapi manfaatnya sangat dirasakan masyarakat.
“Warga desa tidak harus menempuh jarak memutar jauh untuk mengangkut hasil bumi ataupun sekedar berangkat kerja atau sekolah. Ini kan bentuk peningkatan ekonomi juga,” katanya.
Selain itu, Kementerian PUPR terus menggenjot penanganan 38 jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa yang usianya telah melebihi 40 tahun.
Paket pekerjaan ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan dimulai sejak 6 Desember 2021. Nilai pekerjaannya mencapai Rp2,199 triliun. Sejak diteken, pemerintah telah mengganti dan mengoperasikan Jembatan CH Wonokerto pada 2022.
Pada arus mudik lebaran 2023 ini, pemerintah menargetkan fungsionalisasi 14 Jembatan CH. Sebanyak 11 di antaranya berada di Jalur Pantai Utara Jawa, sementara 3 sisanya masing-masing berada di Provinsi Banten dan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Data bulan Januari mengungkap realisasi pekerjaan CH sudah mencapai angka 42,8%, lebih cepat 16% dari rencana. Jika progres baik ini terus berlanjut, ke-38 Jembatan CH bisa fungsional pada masa akhir paket kontrak di bulan Desember 2023.
Kemudian, Kementerian PUPR juga akan melaksanakan dua paket dukungan infrastruktur jembatan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca juga: Warung-warung Semi Permanen Rusak Estetika Jembatan Kelok Sembilan dan Ganggu Keselamatan
Pertama, paket tahun jamak Pembangunan Pelindung Tumbukan Kapal (Fender) dan bangunan pelengkap Jembatan Pulau Balang senilai Rp399 miliar. Kedua, paket tahun jamak Pembangunan Jembatan Pulau Balang Pendek IKN senilai Rp145 miliar. [*/pkt]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
