Kantor Polda Sumbar (Dok. Padangkita.com)
PadangKita - Faktor historis menjadi salah satu alasan bagi Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) naik kelas dari tipe B menjadi tipe A.
Secara historis, Polda Sumbar dahulunya menginduki wilayah Riau dan Kepulauan Riau kala Sumatera Tengah eksis pada dekade 1950-an.
Tito mengakui, Polda Sumbar harusnya sudah lama menjadi Tipe A. Mengingat sejarahnya Polda Sumbar merupakan induk bagi Polda Riau dan Polda Kepulauan Riau saat menjadi kesatuan Sumatra Tengah dulunya.
“Polda Sumbar kan sudah lama sekali. Polda induk Sumatra Tengah dulunya. Anaknya sudah Tipe A yakni Polda Riau dan Kepri,” ujar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, usai peresmian status Polda Sumbar dari tipe B ke tipe A.
Alkisah, UU No. 10 Tahun 1948 yang kemudian disahkan 15 April 1948, wilayah Sumatera dibagi tiga provinsi, dimana salah satunya adalah Sumatera Tengah. Ada pun yang termasuk Provinsi Sumatera Tengah adalah Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
Kemudian karena gonjang ganjing politik, termasuk agresi militer Belanda, wilayah yang awalnya kumpulan Keresidenan, sempat kembali ke awal seperti Satuan Kenegaraan Riau tahun 1948.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 1950, termasuk juga PP RIS Nomor. 21 Tahun 1950, dibentuk ulang menjadi Provinsi Sumatera Tengah jilid II, tanpa pencabutan peraturan UU No. 10 Tahun 1948.
Ibukota sama di Bukittinggi. Sehingga markas kepolisian di Sumatera Tengah pun terletak di wilayah Sumatera Barat.
Hal ini berlangsung hingga dibubarkannya Provinsi Sumatera berdasarkan dengan UU No. 61 Tahun 1958). Wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
Sebelumnya bicara Sumatera Tengah, kepolisian sebetulnya telah ada bahkan mekar di Sumatera Barat. Bisa dilihat pada masa peralihan dari terjajah menjadi merdeka.
Dalam kota Padang dan sekitarnya, disadur dari poldasumbar.info, terdapat beberapa unit kepolisian, seperti: Kepolisian Keresidenan Sumatera Barat (Nishi Kaiganshu Keimubu), Kantor Polisi Kota Padang (Padang Si Keisatususho), Kantor Polisi Padang Luar Kota (Padang Si-gai Keisat susho) dan Pasukan Istimewa Polisi (Tokubetsu Keisat sutai).
Semua unit-unit kepolisian tersebut dibawah pimpinan orang-orang Jepang, kecuali Polisi Padang Luar Kota mempunyai pimpinan orang Indonesia (Keishi Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa).
Pada tanggal 21 Agustus 1945, empat orang perwira polisi yang berpangkat Keishi (Komisaris Polisi) di Sumatera Barat dipanggil oleh Keimubucho (Kepala Polisi Sumatera Barat) dan diberi tahu bahwa Perang Asia Timur Raya telah berhenti.
Empat perwira polisi Indonesia itu adalah: Raden Soelaiman, Ahmadin Dt. Berbangso, Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa dan Soelaiman Effendi.
Diantara empat orang ini, Kaharuddin menjadi pelakon utama. Dia sosok paling dikenal, dan sangat berpengaruh dalam mula polisi di Sumatera Barat.
Kaharuddin boleh dikatakan merintis kepolisian di Sumatera Barat. Dia merekrut beberapa pemuda-pemuda tamatan sekolah menengah Johny Anwar, Amir Mahmud, Syamsul Bahri, Syawaluddin, Moh. Anhar. Orang-orang ini kemudian menjadi kader polisi berikutnya.
Dengan kepindahan para perwira senior polisi dari Padang ke Bukittinggi, Kaharuddin mendapat tugas untuk membina dan mengembangkan organisasi Polisi Istimewa.
Latihan-latihan bagi Polisi Istimewa ini dimulai tanggal 13 Mei 1946 sampai 17 Agustus 1946 berlokasi di kompleks polisi, Jl. Birugo Bukittinggi (sekarang kompleks SMA Negeri 2). Para instruktur pada latihan Polisi Istimewa tersebut terdiri dari para perwira Polisi dan TRI dan pejabat pemerintahan sipil.
Setelah itu Kepala Kepolisian Keresidenan Sumatera Barat meresmikan berdirinya “Barisan Istimewa Polisi” (BIP). Anggota-anggota BIP ini anggotanya diambil dari para tamatan latihan Polisi Istimewa Bukittinggi dan pilihan dari anggota-anggota Polisi yang berpengalaman dalam perjuangan di front Padang.
BIP Sumatera Barat kemudian menjelma menjadi Mobiele Brigade Sumatera Barat (Nama Mobiele Brigade/MOBBRIG kemudian menjadi Brigade Mobil/BRIMOB).
Pada akhirnya, kisah Kaharuddin berlanjut tidak hanya terbatas di kepolisian tapi juga ranah sipil. Dia dipercaya menjadi Gubernur Sumatera Barat (1958-1965).
