Padang, Padangkita.com – Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar, Edi Dharma menargetkan pada akhir tahun 2025 seluruh arsip inaktif Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah terkelola dan tertata rapi di Gedung Records Center Sekretariat Daerah Sumbar yang berlokasi di Jl. Taman Siswa, Kota Padang.
Menurutnya, pengelolaan arsip inaktif secara terpusat merupakan langkah penting pihaknya untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib, aman, dan sistematis di lingkungan Setdaprov Sumbar.
Saat ini, baru tujuh stakeholder yang telah menyerahkan arsip inaktifnya untuk disimpan di Gedung Record Center, yakni arsip Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Biro Adpim dan Biro Pemerintahan, kemudian Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Biro Umum.
“Arsip bukan hanya kumpulan dokumen, tetapi memori kolektif sekaligus aset strategis yang harus dijaga. Karena itu, target kita jelas, akhir 2025 seluruh arsip inaktif Sekretariat Daerah sudah tertata dan terkelola secara profesional di Record Center. Dari total 9 biro, baru 4 biro yang sudah menyerahkan, sementara 5 biro lainnya masih sedang berproses,” ungkap Edi Dharma di Padang, Senin (8/9/2025).
Ia menambahkan, keberadaan Record Center tidak hanya menjadi pusat penyimpanan, tetapi juga bagian dari komitmen Pemprov Sumbar untuk menjaga keberlangsungan informasi dan sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pengelolaan arsip ini, menurut dia, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang kode klasifikasi arsip dan Perda Provinsi Sumbar Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kearsipan. Dengan demikian, arsip dapat lebih tertata, aman, dan mudah diakses ketika dibutuhkan.
“Arsip adalah memori kolektif dan aset yang bernilai strategis. Karena itu, Biro Umum menempatkan program ini sebagai prioritas agar dokumen-dokumen pemerintahan di Setdaprov Sumbar tertata rapi, aman, dan mudah diakses bila diperlukan,” tambahnya.
Baca juga: Pemprov Sumbar Perkuat Tata Kelola Kearsipan, Biro Adpim Serahkan 55 Boks Arsip ke Biro Umum
Melalui program ini, pihaknya berkomitmen untuk memastikan tata kelola kearsipan ini dapat menjadi fondasi kuat dalam mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. [*/adpsb]
