Berita Sumbar hari ini: Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK Perwakilan Sumbar atas kepatuhan belanja daerah tahun 2019 dan 2020
Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar atas kepatuhan belanja daerah tahun 2019 dan 2020.
Laporan disampaikan secara virtual, bertempat di ruang kerja Gubernur Sumbar, Jumat siang (29/1/2021).
Hadir dalam acara itu, Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumbar Devi Kurnia, Asisten II Setda Sumbar Benny Warlis, serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, dan secara virtual dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi dan Ketua Perwakilan BPK Provinsi Sumbar Yusna Dewi.
Penyerahan LHP itu dilakukan berdsarkan UU No. 15/2004 tentang pemerikasaan pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara serta kesepakatan bersama antara BPK dan DPRD Sumbar.
Pada kesempatan itu, Irwan menyebutkan, hasil pemeriksaan sudah diterima dan apa yang telah menjadi hasil temuan oleh BPK akan segera ditindaklanjuti.
"Kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan BPK. Kita tak ingin berlama-lama dalam menindaklanjuti hasil temuan ini. Mudah-mudahan tuntas pas sebelum waktu dua bulan yang diberikan. Nanti laporan yang kami berikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh BPK," kata Gubernur Sumbar.
Selanjutnya, Irwan mengatakan, memang ada beberapa hal yang menjadi catatan dari BPK, dan Pemprov Sumbar segera mengevaluasi memberikan bukti agar ke depan tidak terjadi lagi kesalahan.
"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada BPK karena telah membantu kami untuk melihat hal-hal yang kurang pas sehingga kami bisa memperbaiki dan mengevaluasi ke depannya," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Irwan menyampaikan permohonan maaf sekiranya, di dalam pemeriksaan pelayanan, Pemprov Sumbar mengekspos data yang kurang sempurna sesuai harapan dari BPK. LHP merupakan panduan yang menjadikan suatu pedoman perbaikan ke depannya dalam meningkatkan kinerja.
"Secara pribadi saya menjabat tinggal menghitung hari sampai terakhir pada tanggal 12 Februari. Jadi mohon maaf sekiranya ada komunikasi selama bekerja sama dengan BPK dan juga pada semua pemeriksa ada kurang pas dan kurang berkenan kami meminta maaf," ucapnya.
"Sebelum akhir jabatan, saya akan tekankan kepada para SKPD membuat laporan sesuai dari temuan dari BPK dan segera menindaklanjutinya," tegas Irwan.
Sementara itu, Ketua BPK Perwakilan Sumbar, Yusna Dewi berharap dari hasil pemeriksaan ini dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan keuangan daerah sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Dinkes Sumbar Cek Kesiapan Gubernur Irwan Prayitno untuk Disuntik Vaksin
"Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk meningkatkan kualitas daripada pengelolaan keuangan daerah yang sudah dilakukan. Ke depannya bisa lebih baik lagi. Tentu ini kalau dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Insyaallah menjadi amal ibadah bagi pemerintah daerah, juga dari BPK sendiri," ucapnya. [pkt]
