Ada Pasar Murah 2 Hari di Halaman Kantor Gubernur, Catat Jadwalnya

Ada Pasar Murah 2 Hari di Halaman Kantor Gubernur, Catat Jadwalnya

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah memimpin rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumbar tahun 2022 dengan Tema ‘Sinergi dan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global’ di ruang rapat kantor Bank Indonesia, Rabu (31/8/2022). [Foto; Diskominfotik Sumbar]

Padang, Padangkita.com – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyampaikan Pemprov Sumbar akan mengadakan bazar atau pasar murah sebagai salah satu program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Rencananya, pasar murah akan diadakan selama 2 hari di halaman kantor gubernur Sumbar mulai 14 September 2022 mendatang.

“Saya harap bazar murah ini nantinya bakal diadakan serentak di seluruh kabupaten kota se-Sumbar. Kita harus serius dalam menekan inflasi, jangan menganggap enteng. Kita harus serius bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan potensi-potensi pangan di Sumbar menekan laju inflasi,” tegas Mahyeldi,

Gubernur Mahyeldi menyampaikan rencana tersebut dalam arahannya pada rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumbar tahun 2022 dengan Tema ‘Sinergi dan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global’ di ruang rapat kantor Bank Indonesia, Rabu (31/8/2022).

Pasar murah, lanjut Mahyeldi, akan mengikutsertakan Toko Tani Indonesia Center (TTIC), Bulog, distributor di bawah naungan Disperindag, serta klaster binaan BI. Pada lokasi pasar murah juga disediakan mobil kas keliling BI untuk memberikan layanan uang layak edar kepada masyarakat serta mengedukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah (Cikur).

Selain itu, kata Mahyeldi, untuk menekan laju inflasi Pemprov Sumbar saat ini tengah mempersiapkan beberapa eventbesar, salah satunya Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023. Kemudian, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas) dan MTQ Korpri Nasional ke-VI yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.

Dalam penanganan inflasi, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500/4825/S tentang Penggunaan Belanja Daerah Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah per Tanggal 19 Agustus 2022,

Merespons SE Mendagri itu, Gubernur Mahyeldi mendorong seluruh bupati/wali kota menyiapkan beberapa langkah dalam pengendalian inflasi. Di antaranya mendistribusikan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengalokasikan dana Badan Amil Zakat (BAZ) ke masyarakat tidak mampu, serta melakukan optimalisasi anggaran melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Menyangkut KUR, Mahyeldi meminta kepada OJK dan BI memberdayakan dana desa di masyarakat agar terkelola secara baik. Selain itu Mahyeldi memerintahkan untuk mengecek dana KUR di bank-bank, sehingga dana KUR bisa dimanfaatkan untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa.

“Terdapat sumber-sumber dana yang dapat dipakai untuk memberdayakan masyarakat, apalagi program KUR harus kita keluarkan guna mempercepat produksi komoditas terutama pangan. Agar mencegah dampak inflasi, serta untuk menjaga daya beli masyarakat,” terang Mayeldi.

Kedua, soal alokasi dana badan amil zakat (BAZ), lanjut Mahyeldi, dapat dialokasikan ke masyarakat yang tidak mampu, serta membantu para petani untuk menyediakan bibit dan pupuk yang saat ini sedang langka. Hal itu digunakan untuk meningkatkan produksi pangan menekan laju inflasi.

Kemudian, optimalisasi anggaran BTT yang dapat digunakan dalam keadaaan mendesak untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Wahyu Purnama menyampaikan tujuh program unggulan Bank Indonesia sebagai kontribusi BI untuk menekan laju inflasi di sumbar.

“Tujuh program tersebut adalah optimalisasi keterjangkauan harga, perluasan kerja sama antar daerah (KAD), optimalisasi fasilitas distribusi pangan, memperkuat ketahanan komoditas holtikultura, peningkatan pemanfaatan Asintan dan Saprodi, penguatan infratruktur TIK dan koordinasi yang efektif,” paparnya.

Selain itu tindak lanjut pengendalian inflasi daerah di kabupaten/kota yang dilakukan oleh BI antara lain komunikasi publik, operasi pasar murah, pemberian bantuan bibit, gerakan produksi dan penggunaan pupuk organik, penyaluran asintan, saprodi, dan dukungan digital farming, serta pengembangan sentra produksi atau food estate.

Baca juga: Sumbar Masuk Lima Provinsi dengan Inflasi Tertinggi di Indonesia, Ini Langkah Strategis Gubernur Mahyeldi

Pada acara tersebut, Wahyu Purnama memberikan tujuh pecahan uang kertas baru tahun emisi 2022 kepada seluruh kepala daerah yang hadir. [*/pkt]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Pemprov Sumbar Gelar Pasar Murah Cabai Merah di Halaman Kantor Gubernur Senin Besok
Pemprov Sumbar Gelar Pasar Murah Cabai Merah di Halaman Kantor Gubernur Senin Besok
Pasar Murah dan Bazar Pemko Pariaman Diserbu Masyarakat, Ada Beras, Cabai dan Migor
Pasar Murah dan Bazar Pemko Pariaman Diserbu Masyarakat, Ada Beras, Cabai dan Migor
Bazar Bahan Pokok dan Hasil Pertanian Diharap Mampu Kendalikan Inflasi di Pariaman
Bazar Bahan Pokok dan Hasil Pertanian Diharap Mampu Kendalikan Inflasi di Pariaman
Pemko Pariaman akan Adakan Pasar Murah Stabilkan Harga Sembako, Ini Jadwalnya  
Pemko Pariaman akan Adakan Pasar Murah Stabilkan Harga Sembako, Ini Jadwalnya  
Sukses Kendalikan Inflasi, Pemko dan Kejari Padang Apresiasi Stakeholder Operasi Pasar Murah
Sukses Kendalikan Inflasi, Pemko dan Kejari Padang Apresiasi Stakeholder Operasi Pasar Murah
Pasar Murah Plus Layanan e-KTP dan Kesehatan di 11 Kecamatan di Padang, Catat Jadwalnya
Pasar Murah Plus Layanan e-KTP dan Kesehatan di 11 Kecamatan di Padang, Catat Jadwalnya