Pemerintah Minta Masyarakat Tak Ragukan Vaksin Covid-19, Ini Penjelasannya

Relawan Vaksin Covid-19 meninggal

Ils. [Foto: Ist]

Jakarta, Padangkita.com - Masyarakat tidak perlu lagi meragukan manfaat dari vaksin Covid-19 yang nantinya akan diberikan pemerintah. Sebab, vaksin itu sudah melalui tahapan uji klinis yang ketat disertai pengawasan dari lembaga otoritas milik pemerintah, maupun lembaga internasional yang mengurusi kesehatan.

"Vaksin adalah bentuk upaya pembuatan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Ini adalah pencegahan agar masyarakat tidak perlu terpapar penyakit dahulu untuk menumbuhkan kekebalan tubuh atau imunitas," ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Reisa Brotoasmoro dalam keterangan pers perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di Kantor Presiden sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2020).

Pemerintah sendiri mengadakan vaksin Covid-19 dengan mengembangkan sendiri Vaksin Merah Putih yang dilakukan Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman, dan kerja sama dengan negara-negara yang sedang mengembangkan vaksin.

Dalam pengembangan dan pengadannya pun pemerintah memastikan telah sesuai dengan pedoman dan saran Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), para ahli serta para ulama dan umara termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dengan begitu, manfaat vaksin sudah dikaji secara mendalam dan tidak perlu diragukan lagi. Ia mengatakan, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum MUI telah menyatakan bahwa para ulama terlibat aktif dalam persiapan ini.

"Menurut Wapres demi kemaslahatan bersama, vaksin teraman dan terbaik akan direkomendasikan ulama dan umara untuk melindungi masyarakat," lanjut Reisa.

Lalu BPOM sendiri telah mempersiapkan persetujuan penggunaan dalam keadaan darurat atau “emergency use of authorization”. BPOM juga memantau langsung lokasi uji klinis Bio Farma yang ditempatkan di Universitas Padjajaran di Kota Bandung. Bahkan juga melakukan pemantauan langsung fasilitas-fasilitas pengembangan vaksin yang dimiliki negara-negara lain.

Tak hanya itu, Reisa menambahkan, PT Bio Farma yang merupakan produsen vaksin, terpilih menjadi salah satu produsen untuk Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI). Hal itu menyatakan bahwa BUMN tersebut siap memproduksi obat Covid-19 yang teruji di tingkat dunia.

Karenanya tak heran vaksin-vaksin produksi Bio Farma selama ini telah digunakan di lebih dari 100 negara terutama negara muslim. Menurut Reisa, PT Bio Farma juga menjadi “center of excellence” untuk vaksin dan bio teknologi di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri, Reisa menyebut ada 3 cara yang dilakukan pemerintah. Pertama, mengembangkan vaksin Covid-19 Merah Putih dan kerjasama PT Bio Farma dengan Sinovac asal China. Kedua, Indonesia telah mendapat komitmen dari empat kandidat vaksin yaitu Astrazeneka, Simovac, Cansino dan Sinopharm dalam pembelian vaksin luar negeri.

"Setelah vaksin-vaksin itu disetujui WHO, maka vaksin itu akan diproduksi dan tiba di Indonesia secara bertahap," jelasnya.

Cara ketiga, pemerintah menggandeng lembaga internasional yaitu CEPI dan Gavi Alliance untuk mendapat akses vaksin dalam kerangka kerjasama multilateral dan skema ini melibatkan WHO dan Unicef mulai dari pengembangan, distribusi dan pelaksaanaan vaksinasi nantinya.

Baca juga: Presiden Minta Proses Vaksinasi Covid-19 Libatkan WHO

"Vaksinasi merupakan upaya pemberian kekebalan tubuh untuk melawan virus yang sudah dikenali. Yang manjur untuk mengendalikan wabah, bahkan memberantas dan menghilangkan wabah dan penyakit di dunia. Seperti cacar dan polio,” jelasnya.

“Vaksin adalah pelengkap dan datang secara bertahap, serta digunakan sesuai skala prioritas. Namun kita tidak boleh lengah dan menurunkan disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan." [pkt]

Baca Juga

Sultan Najamudin Tegaskan DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah
Sultan Najamudin Tegaskan DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah
DPD RI Bahas Tantangan Implementasi MBG: dari Tata Kelola hingga Penguatan Peran Daerah
DPD RI Bahas Tantangan Implementasi MBG: dari Tata Kelola hingga Penguatan Peran Daerah
DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah
DPD RI Soroti Pemotongan Dana Transfer dan Dampaknya Bagi Otonomi Daerah
Senator Nawardi Ingatkan BPI Danantara Berhati-hati Kelola Dana Publik dalam Investasi Swasta
Senator Nawardi Ingatkan BPI Danantara Berhati-hati Kelola Dana Publik dalam Investasi Swasta
Ketua DPD RI Ajak Dunia Perkuat Peranan Masyarakat Adat dalam Mitigasi Iklim
Ketua DPD RI Ajak Dunia Perkuat Peranan Masyarakat Adat dalam Mitigasi Iklim
Gagasan 'Green Democracy' Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
Gagasan 'Green Democracy' Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil