Demo Tolak Omnibus Law di Kantor Gubernur Sumbar Diwarnai Bakar Ban dan Blokade Jalan

Demo Padang, Demo Padang Hari Ini, Berita Padang Terbaru, Berita Sumbar Terbaru

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus kembali menggelar demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Padang, Sumatra Barat, Kamis (15/10/2020). [Foto: Fuad/Padangkita.com]

Berita Padang, berita Sumbar terbaru dan berita Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja Padang: Selain membakar ban, massa juga duduk melingkar di salah satu ruas jalan di depan Kantor Gubernur Sumbar, yaitu jalan dari arah Pasar Raya menuju arah Masjid Raya Sumbar.

Padang, Padangkita.com - Demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Kantor Gubernur Sumbar diwarnai aksi bakar ban dan blokade jalan dengan cara duduk melingkar memenuhi badan jalan arah Masjid Raya Sumbar dari Pasar Raya Padang, Kamis (15/10/2020).

Pantauan Padangkita.com di lokasi, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus itu terus mendesak agar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menemui mereka.

Secara bergantian ratusan massa itu terus berorasi menyampaikan tuntutan mereka.

Sementara pihak kepolisian juga masih terus berjaga-jaga dari balik kawat berduri yang dipasang di lokasi. Mereka juga terlihat telah menutup salah satu ruas jalan dari arah Pasar Raya Padang menuju Masjid Raya Sumbar, karena jalan tersebut telah dipenuhi massa.

Bahkan, sejumlah pengendara menuju arah Masjid Raya Sumbar dari arah Pasar Raya Padang terpaksa melaju dengan melawan arah.

Ratusan massa yang terus berorasi silih bergantu itu ditemui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Nazwir.

Nazwir menyampaikan bahwa saat ini Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno sedang berada di luar daerah.

"Bapak Gubernur tidak ada ditempat, beliau tidak berada di Sumbar dan saya ditunjuk untuk menemui anak-anak di sini," ujarnya dihadapan ratusan massa tersebut, Kamis (15/10/2020).

Namun, massa yang tidak menerima pernyataan dari Nazwir itu langsung riuh. Bahkan, mereka meminta agar Video Call via WhatsApp dengan gubernur.

Menanggapi hal itu, Nazwir mencoba menghubungi Irwan Prayitno, namun tak tersambung. "Nomor Bapak Gubernur tidak bisa tersambung," ungkapnya menanggapi permintaan massa.

Menurut Nazwir, Gubernur Sumbar telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat terkait aspirasi dari para buruh yang menolak Undang-undang Ciptaker. Namun, jika massa meminta agar Provinsi Sumbar menyatakan menolak, maka akan ia sampaikan kepada Gubernur Sumbar.

"Semua aspirasi adek-adek saya tampung dan akan saya sampaikan ke pimpinan (Gubernur Sumbar)," paparnya.

Atas kejadian itu, para demonstran menilai Gubernur Sumbar kabur ke Jakarta karena takut untuk menemui mereka. "Sudah tujuh kali unjuk rasa di Kantor Gubernur ini, dia (Gubernur Sumbar) tidak pernah menemui kami, dia selalu keluar daerah," ujar salah seorang orator.

Selanjutnya, kepada Nazwir, mahasiswa pun menyampaikan tuntutannya, mereka menuntut agar Gubernur Sumbar secara tegas menyatakan menolak UU Cipta Kerja.

Baca juga: Demo Tolak Omnibus Law Kembali Bergejolak, Ratusan Massa Mulai Padati Kantor Gubernur Sumbar

Bahkan, mereka juga meminta agar kepala daerah tidak tunduk kepada pemerintah pusat terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut. [zfk]


Baca berita Padang, berita Sumbar terbaru dan berita Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja Padang hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Gubernur Mahyeldi Dorong Petani Sumbar Manfaatkan Perhutanan Sosial untuk Tingkatkan Kesejahteraan
Gubernur Mahyeldi Dorong Petani Sumbar Manfaatkan Perhutanan Sosial untuk Tingkatkan Kesejahteraan
Mahyeldi-Vasko Tegaskan Komitmen untuk Sektor Pertanian Rendah Emisi
Mahyeldi-Vasko Tegaskan Komitmen untuk Sektor Pertanian Rendah Emisi
Gubernur Sumbar Mahyeldi Raih Berbagai Penghargaan Sepanjang 2024
Gubernur Sumbar Mahyeldi Raih Berbagai Penghargaan Sepanjang 2024
Kafilah Sumbar Siap Berkibar di MTQN ke-30, Wagub Janjikan Bonus Fantastis
Kafilah Sumbar Siap Berkibar di MTQN ke-30, Wagub Janjikan Bonus Fantastis
Aparat Diminta Kedepankan Tindakan Humanis dan Buka Dialog saat Amankan Demonstrasi
Aparat Diminta Kedepankan Tindakan Humanis dan Buka Dialog saat Amankan Demonstrasi
Dasco: DPR Jadi Penjamin Bebasnya 50 Demonstran Penolak Revisi UU Pilkada
Dasco: DPR Jadi Penjamin Bebasnya 50 Demonstran Penolak Revisi UU Pilkada