Jakarta, Padangkita.com - Peneliti P2P LIPI sekaligus Pegiat Marepus Corner Defbry Margiansyah memaparkan hasil penelitian Marepus Corner bertajuk 'Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia'.
Penelitian ini mengungkapkan kolerasi percepatan penyusunan regulasi dengan dugaan kepentingan politik dan bisnis para pengusaha.
Temuan awal penelitian ini menyebutkan, sebanyak 318 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan pebisnis.
"Total pebisnis meningkat jadi 318 orang, 5 sampai 6 orang dari 10 anggota DPR adalah pebisnis. Jumlah ini lebih dari setengah anggota DPR (55 persen), sedangnya yang non pebisnis hanya 45 persen," ujar Defbry dilansir dari Liputan6.com, jaringan Padangkita.com, Jumat (9/10/2020).
Secara sektoral, para pebisnis tersebut berkecimpung paling banyak di sektor energi dan migas (15 persen) serta teknologi, industri, manufaktur dan ritel (15 persen).
Baca juga: Sepakat UU Cipta Kerja Disahkan, Pengusaha: Jawaban dari Keluhan Kami
Sisanya, tersebar di sektor developer dan kontraktor (12 persen), sektor perkebunan, perikanan dan peternakan (11 persen) hingga keuangan dan perbankan (6 persen).
Penelitian ini juga menemukan 116 afiliasi para pebisnis di DPR dengan pemegang kekuasaan (material power). Sebut saja afiliasi dengan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie hingga Surya Paloh.
Dasar hubungannya dikaitkan dengan posisi DPR pebisnis di perusahaan pemegang kekuasaan tersebut, bukan relasi antar partai.
"Status hubungannya lebih banyak aktor utama, yaitu mereka yang menempati posisi di mereka yang memegang material power. Tapi ada juga status hubungan anak, kerabat," lanjut dia.
Defbry menyatakan, potensi konflik kepentingan ini semakin tinggi dengan adanya keterkaitan antara bidang usaha yang dimiliki dan penempatan komisi pebisnis di DPR.
"Hal ini mengindikasikan kerentanan agenda kerja komisi terhadap bisnis tertentu, terlebih absennya aturan yang mengatur penempatan anggota di komisi," jelas dia. [*/try]
