Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8). (Foto: Humas/Jay/Setkab.go.id)
Padangkita.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kebijakan yang dikeluarkan Kementerian dan para Kepala Lembaga di tahun 2018, harus berpihak pada publik. Hal itu disampaikan presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (29/8/2017).
“Saya harapkan menteri sekali lagi tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan kepada publik, kepada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan-perhitungan yang mendalam, sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tidak diingini masyarakat dan membuat masyarakat kecewa,” ujar Presiden seperti yang dirilis Setkab.go.id.
Menurut Jokowi, kebijakan yang berpihak kepada publik itu wajib dilakukan, mengingat tahun 2018 sudah memasuki tahun politik.
Selain itu, Jokowi juga mengigatkan agar program-program yang sudah berjalan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan efektivitas penyaluran Dana Desa tetap dipertahankan.
Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, seluruh menteri Kabinet Kerja, para Kepala Lembaga, dan Jaksa Agung Prasetyo.
