Bukittinggi, Padangkita.com - Progres pengerjaan Mal Pelayanan Publik Bukittinggi telah mencapai 63 persen. Untuk memastikan pelaksanaannya sesuai target, Wali Kota Bukittinggi didampingi Sekda dan sejumlah OPD terkait, meninjau lokasi pembangunan, Senin (21/9/2020).
Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menjelaskan, pembangunan mal pelayanan publik dilaksanakan tiga tahap atau tiga tahun anggaran, mulai dari tahun 2019 lalu hingga tahun 2021 mendatang.
Pada tahap dua tahun 2020 ini, pembangunan mal pelayanan publik menelan dana Rp10 miliar lebih.
“Kegiatan pembangunan mal pelayanan publik (MPP) direncanakan membutuhkan anggaran Rp28 miliar lebih. Kita bagi dalam tiga tahap, tahun 2019 dianggarkan Rp13 miliar lebih, tahap kedua tahun 2020 dianggarkan Rp 10 miliar lebih dan tahap ketiga nanti tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp5 miliar lebih,” jelas Ramlan Nurmatias.
Mal Pelayanan Publik berdiri di tanah seluas lebih kurang 3.000 m². Ditarget akhir tahun ini, lantai satu MPP dapat dioperasionalkan.
“Insya Allah lantai 1 pada bulan Desember 2020 ini dapat dioperasionalkan. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat semua,” ungkap Ramlan.
Baca juga: Polda Sumbar Bongkar Sindikat Jaringan Internasional Pemasok Narkoba ke Kota Padang
Pembangunan mal pelayanan publik bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, murah dan nyaman.
Karena semua pelayanan dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta BUMN/BUMD, akan ditempatkan di MPP dengan sarana prasarana yang representatif.
“Kita rencanakan ada 22 pelayanan di MPP ini. Sebanyak 19 di antaranya pelayanan instansi vertikal, seperti, pelayanan paspor oleh Imigrasi dan pengurusan pajak kendaraan oleh samsat. Selain itu ada 3 OPD yang juga pelayanannya ada di MPP, pelayanan dukcapil, perizinan dan badan keuangan. Intinya bagaimana memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya. [agg/pkt]
