Padangkita.com - Microsoft mengatakan tidak jadi mengambil bagian dari proses akuisisi TikTok, setelah tawarannya ditolak oleh pemilik TikTok, ByteDance.
Setelah pembicaraan berminggu-minggu dan bolak-balik publik yang melibatkan administrasi Trump, Microsoft akhirnya gagal dalam upayanya untuk mengakuisisi TikTok.
“ByteDance memberi tahu kami hari ini bahwa mereka tidak akan menjual operasi TikTok AS ke Microsoft,” kata Microsoft dalam sebuah pernyataan, dilansir laman The Verge, Senin (14/9/2020).
“Kami yakin proposal kami akan baik untuk pengguna TikTok, sekaligus melindungi kepentingan keamanan nasional. Untuk melakukan ini, kami akan membuat perubahan signifikan untuk memastikan layanan memenuhi standar tertinggi untuk keamanan, privasi, keamanan online, dan memerangi disinformasi," beber Microsoft.
"Dan kami menjelaskan prinsip-prinsip ini dalam pernyataan bulan Agustus kami. Kami berharap dapat melihat bagaimana layanan berkembang di area penting ini,” tambahnya.
Awalnya, Microsoft mengonfirmasi bulan lalu bahwa mereka mengejar kesepakatan untuk membeli operasi TikTok di AS, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.
Laporan juga menyarankan Microsoft mungkin mempertimbangkan untuk membeli semua operasi global TikTok, dengan Financial Times menyarankan pembicaraan seputar kesepakatan khusus ini berada pada tahap "awal".
Baca juga: Facebook Ciptakan Aplikasi Kampus, 30 Universitas jadi Lokasi Uji Coba
Tawaran yang gagal dari Microsoft membuat pintu terbuka bagi Oracle sebagai pembeli potensial. Laporan bulan lalu menunjukkan Oracle sedang dalam proses untuk akuisisi TikTok, dan sebelumnya hari ini Axios melaporkan bahwa raksasa perangkat lunak perusahaan Larry Ellison telah melompati Microsoft untuk kesepakatan itu.
Namun, setiap kemungkinan kesepakatan dengan Oracle bukannya tanpa komplikasi. Presiden Trump awalnya mengancam batas waktu 15 September untuk penjualan TikTok, sebelum menetapkan 12 November sebagai tenggat waktu, dengan ancaman potensi larangan.
Itu menyebabkan TikTok menggugat pemerintahan Trump atas dugaan kurangnya proses hukum, dan potensi China memblokir kesepakatan atau mengizinkannya untuk dijual tanpa algoritme utamanya.
