Emma Yohanna Sayangkan Pernyataan Puan, Segera Layangkan Surat Minta Puan Akui Kesalahan dan Minta Maaf

Berita Sumbar terbaru: Emma Yohanna Sayangkan pernyataan Puan, Puan Maharani, Emma Yohanna, Sumbar dukung negara pancasila

nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Sumatra Barat (Sumbar), Emma Yohanna. [Foto: Ist]

Berita Sumbar terbaru: Emma Yohanna sayangkan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani terkait Sumbar tidak dukung Negara Pancasila.

Padang, Padangkita.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Sumatra Barat (Sumbar), Emma Yohanna menyayangkan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani yang menyebut daerah Sumbar menjadi provinsi yang tidak mendukung Negara Pancasila.

Emma juga tengah berkoordinasi dengan sesama anggota DPD dan sejumlah pihak untuk melayangkan surat ke Puan Maharani, agar mengakui kesalahan dan minta maaf ke masyarakat Sumbar.

"Kita sangat sayangkan pernyataannya (Puan Maharani) yang meminta Sumbar untuk mengakui negara pancasila. Apalagi, Puan Maharani yang notabenenya seorang ketua DPR RI," ujar Emma Yohanna, Kamis (2/9/2020).

Sebelumnya, Puan menyebut, “Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila” ketika mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDI-P pada Pilkada serentak 2020 secara virtual, Rabu (2/9/2020).

Emma menilai, pernyataan Puan itu sangat keliru, seakan-akan menyatakan selama ini Sumbar tidak mendukung Negera Pancasila. Padahal, Sumbar merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang sangat tidak mungkin anti-Pancasila.

Selain itu, lanjut Emma, posisi Pancasila di Sumbar bukan sekadar menjadi komoditas politik. Namun, sudah menjadi pakaian bagi masyarakat Sumbar, yang artinya Pancasila telah diimplementasikan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.

"Sumbar kan tidak negara, Sumbar kan bagian dari NKRI. Jadi selama ini apakah ada masalah dengan Sumbar, kan ini yang jadi pertanyaan kita," katanya.

Baca juga: Bela Puan Maharani, Ketua DPD PDIP Sumbar Singgung Gelar Adat Minang untuk Megawati dan Taufik Kiemas

Dia secara pribadi sangat tidak nyaman dengan pernyataan Puan Maharani tersebut. Pasalnya, dari pernyataan itu seolah-olah meragukan komitmen Sumbar terhadap negara Pancasila. Selain itu, Emma juga menilai pernyataan itu telah memosisikan daerah yang diwakilinya sebagai pendatang baru di NKRI.

"Kita di Sumbar aman dan tanang-tenang saja, tidak pernah mempersoalkan masalah Pancasila," ucapnya.

Emma meminta agar Puan Maharani dapat memperjelas kembali pernyataannya dan meminta maaf kepada Sumbar, khususnya masyarakat Sumbar agar tidak timbul riak-riak yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat.

"Kita (Perwakilan Daerah Sumbar) telah berkoordinasi untuk melayangkan surat ke Mbak Puan Maharani, agar dia secara kesatria menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat Sumbar," katanya.

Dia juga meminta agar Puan dapat mengingat kembali sejarah Indonesia agar dapat memahami Sumbar terkait kecintaan dengan Pancasila.

"Kita tahu kalau saham Sumbar dalam merebut kemerdekaan itu cukup besar, contohnya yang berada di samping Soekarno itu adalah orang Sumbar, Mohammad Hatta. Dan Sumbar pun pernah menjadi ibu kota negara, yaitu Bukittinggi, jadi jangan ragukan lagi Sumbar soal Pancasila," tuturnya.

Meski begitu, Emma mengimbau masyarakat Sumbar agar tetap tenang menyikapi hal ini. "Meski ini menimbulkan riak-riak, kan masih ada solusi. Mbak Puan kan juga manusia, mungkin ada salah bicara atau bagaimana," kata Emma. [mfz/pkt]


Baca berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Puan: Pendidikan Tidak Bisa Berjalan Baik Jika Guru Dihadapkan Ancaman Hukum Berlebihan
Puan: Pendidikan Tidak Bisa Berjalan Baik Jika Guru Dihadapkan Ancaman Hukum Berlebihan
Sumpah Pemuda Jadikan Momen Rangkul Semua Elemen Masyarakat untuk Indonesia Sejahtera
Sumpah Pemuda Jadikan Momen Rangkul Semua Elemen Masyarakat untuk Indonesia Sejahtera
DPR Kini Punya 13 Komisi dan 1 Badan, Berikut Komposisi, Mitra dan Ruang Lingkup Kerjanya
DPR Kini Punya 13 Komisi dan 1 Badan, Berikut Komposisi, Mitra dan Ruang Lingkup Kerjanya
Puan Maharani: PDI Perjuangan Siap Dukung Pemerintahan Prabowo Tanpa Kader di Kabinet
Puan Maharani: PDI Perjuangan Siap Dukung Pemerintahan Prabowo Tanpa Kader di Kabinet
Paripurna DPR RI Setujui Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan
Paripurna DPR RI Setujui Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan
Mitra AKD DPR Diumumkan Setelah Presiden Terpilih Dilantik dan Tetapkan Jumlah Kabinet
Mitra AKD DPR Diumumkan Setelah Presiden Terpilih Dilantik dan Tetapkan Jumlah Kabinet