Suasana depan Gedung DPRD Bukittinggi, Kamis (10/8/2017), saat ratusan supir angkot menggelar aksi mogok menolak kehadiran Go Jek.(Foto:Ist)
Padangkita.com - Aksi mogok massal dilakukan ratusan supir Angkutan Kota (Angkot) Kota Bukittinggi, Kamis (10/8/2017). Aksi yang dimulai pukul 08.00 Wib, sebagai bentuk protes atas kehadiran transportasi berbasis aplikasi, Go-Jek. Akibat aksi ini, akses transportasi publik di Bukittinggi lumpuh.
Baca juga : Ditolak di Bukittinggi, Begini Tanggapan Manajemen Go-Jek
“Karena ada Go Jek beroperasi di Bukittinggi sudah lebih kurang 200 unit. Ini yang merugikan usaha angkutan umum,“ujar Ketua Organda Bukittinggi, Syafrizal kepada media.
Setelah berorasi, perwakilan supir angkot dan Organda menggelar pertemuan dengan perwakilan DPRD Kota Bukittinggi. Menurut Syafizal, Ketua DPRD berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi mereka.
“Anggota DPRD melalui ketuanya pak Beny Yusrial telah menerima aspirasi pengusaha angkutan umum, untuk menghentikan sementara operasi Go Jek di Kota Bukittinggi. Beliau berjanji tadi, akan merekomendasikan kepada pemerintah kota, dalam waktu dekat menutup kantor Go Jek dan menghentikan operasi Go Jek demi keberlangsungan angkutan kota di Bukittinggi” ujar Syafizal usai pertemuan dengan DPRD.
Dari hitungan Organda, kehadiran Go Jek mampu menyedot penghasilan mereka. Menurut Syafrizal, jika satu unit Go Jek berpenghasilan Rp 100 Ribu per hari, maka sudah Rp 20 Juta penghasilan angkot yang berpindah. Apalagi menurutnya, Go Jek masih merupakan angkutan yang tidak jelas, karena belum diatur dalam Undang-undang angkutan jalan.
Setelah mendapat hasil dari mediasi yang sempat berjalan alot dengan DPRD Bukittinggi, sekira pukul 12.00 Wib, para supir angkot membubarkan diri dan kembali beroperasi.
"Kita akan sampaikan apapun keluhan dari bapak-bapak ke Pemerintah Daerah. Sebelum demo, kami juga sudah sampaikan ke Pemko tentang hal ini. Pemko dan kita akan segera melakukan pertemuan dengan pihak Gojek," ujar Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial.
