Padang, Padangkita.com - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) dan DPRD Sumbar menginisiasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Tatanan Baru Berbasis Kearifan Lokal. Salah satu yang akan diatur jika kelak menjadi Perda, adalah adanya sanksi bagi pelanggar atau yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
“Saya berkeliling, masalahnya ada di masyarakat, lebih banyak yang tidak pakai masker, masih berkerumun, tidak ada physical distancing. Ada juga masker dipakai didagu, tidak disiplin,” ungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam Seminar Penyusunan Naskah Akademik Ranperda tentang Tatanan Baru Berbasis Kearifan Lokal di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (27/07/2020).
Ada sejumlah faktor kenapa kasus Covid-19 di Sumbar masih terus bertambah. Di samping karena belum ditemukannya vaksin Covid-19, persoalan mendasar lainnya, kata Irwan, masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mempedulikan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Padahal semua komponen masyarakat hingga ke pelosok telah mengetahui bahaya Covid-19.
“Bukan saya menafikan pentingnya sosialisasi, edukasi, tapi tidak efektif lagi,” ujar dia.
Untuk itulah, lanjut Irwan, Pemprov bersama DPRD Sumbar menginisiasi lahirnya regulasi berupa peraturan daerah yang bersifat mengikat serta adanya sanksi sebagai konsekuensi bagi masyarakat yang tidak mematuhinya.
Baca juga: Dua Anak 3 Tahun dan 7 Tahun di Agam Positif Terinfeksi Covid-19
“Inilah gunanya kita perdakan, jadi akan ada sanksi, mendidik masyarakat disiplin dengan sanksi dan tetap mengedepankan kearifan lokal,” tutur Irrwan.
Menurut Irwan, strategi para pemangku kepentingan dalam menangani pandemi Covid-19 di Sumbar, sejauh ini telah berada pada jalur yang tepat.
Baca juga: Dua Dosen Suami Istri di Padang Positif Covid-19 setelah Pulang dari Jakarta
“Kita sudah 'on the track'. Tracing, test, isolation dan treatment sudah jalan semua. Kebijakan juga sudah, bahkan hingga 2021 alokasi dana penanganan Covid-19 tetap disediakan,” kata Irwan.
Data yang dirilis otoritas terkait telah menunjukkan bahwa berbagai intervensi yang dilakukan, berkontribusi besar terhadap penurunan angka positivity rate, testing rate, tracing ratio, insiden rate dan lain sebagainya.
Baca juga: Masih Naik Turun, Kasus Covid-19 di Sumbar Bertambah Lagi 2 Digit, Totalnya Jadi 864 Orang
“Bahkan Presiden Jokowi memberi apresiasi terhadap penanganan Covid-19 di Sumbar,” sebut dia.
Namun demikian, Gubernur tak ingin jemawa. Pihaknya mengakui bahwa sampai saat ini masih terdapat penambahan kasus positif harian, meski tidak banyak. Di sinilah, kata Irwan, diperlukan aturan seperti Perda.
Data terbaru yang dirilis Gugus Tugas Covid-19 Sumbar, Minggu (26/7/2020), secara persentase perkembangan penanganan Covid-19 di Sumbar adalah: Total kasus 869 orang (100%); Pasien
yang dirawat di berbagai rumah sakit 48 orang (5,5%); Pasien yang isolasi mandiri 37 orang (4,3%); Pasien yang isolasi di BPSDM 15 orang (1,7%); Pasien yang meninggal dunia 33 orang (3,8%); Pasien yang sembuh 736 orang (84,7%).
Baca juga: 1.167 Spesimen Diperiksa, Kasus Covid-19 di Sumbar Bertambah 3 Menjadi 852 Orang
Pada seminar ini hadir seluruh jajaran Pemprov Sumbar, Ketua Dewan Riset Daerah Sumbar, Ketua MUI Sumbar, Ketua LKAAM Sumbar, Bundo Kanduang Sumbar, Ketua Asita dan Kadin Sumbar. [*/pkt]
